Javascript must be enabled to continue!
Pembinaan Industri Pertahanan dan Keamanan: Sebuah Tinjauan Konteks dan Konten Kebijakan
View through CrossRef
Industri pertahanan menjadi sebuah tolok ukur bagaimana suatu negara memiliki kekuatan stabilitas dan keamanan. Kondisinya pada saat ini, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk dapat menciptakan kemandirian dalam industri pertahanan. Oleh karena nasih lemahnya sistem pembinaan dalam industri pertahanan. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi kebijakan pembinaan industri pertahanan dari aspek konten dan konteks kebijakan, yang meliputi: faktor kepentingan yang mempengaruhi, jenis manfaat, derajat perubahan, kedudukan pembuat kebijakan, pembuat kebijakan, dan sumber daya, kekuasaan kepentingan dan aktor yang terlibat, karakteristik lembaga, dan kepatuhan serta daya tanggap. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan narasumber terpilih dari Direktorat Teknologi Industri Pertahanan. Hasil studi menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pembinaan industri pertahanan belum berjalan optimal baik dari aspek konten kebijakan maupun konteks kebijakan. Pada aspek konten kebijakan, masih terdapat kelemahan dalam faktor kepentingan yang mempengaruhi kebijakan dan belum maksimalnya anggaran yang tersedia dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Studi ini merekomendasikan optimalisasi forum internal dalam memberikan arahan dan pembinaan, peningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan para pelaku industri yang mendukung bahan  baku, dan penekanan pada regulasi yang dapat mengelompokkan jenis industri yang dapat mendukung bahan baku peralatan pertahanan dan keamanan untuk mewujudkan kemandirian dalam pertahanan keamanan.Kata kunci: pembinaan industri pertahanan, konten dan konteks Kebijakan
Title: Pembinaan Industri Pertahanan dan Keamanan: Sebuah Tinjauan Konteks dan Konten Kebijakan
Description:
Industri pertahanan menjadi sebuah tolok ukur bagaimana suatu negara memiliki kekuatan stabilitas dan keamanan.
Kondisinya pada saat ini, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk dapat menciptakan kemandirian dalam industri pertahanan.
Oleh karena nasih lemahnya sistem pembinaan dalam industri pertahanan.
Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi kebijakan pembinaan industri pertahanan dari aspek konten dan konteks kebijakan, yang meliputi: faktor kepentingan yang mempengaruhi, jenis manfaat, derajat perubahan, kedudukan pembuat kebijakan, pembuat kebijakan, dan sumber daya, kekuasaan kepentingan dan aktor yang terlibat, karakteristik lembaga, dan kepatuhan serta daya tanggap.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan narasumber terpilih dari Direktorat Teknologi Industri Pertahanan.
Hasil studi menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pembinaan industri pertahanan belum berjalan optimal baik dari aspek konten kebijakan maupun konteks kebijakan.
Pada aspek konten kebijakan, masih terdapat kelemahan dalam faktor kepentingan yang mempengaruhi kebijakan dan belum maksimalnya anggaran yang tersedia dibandingkan dengan target yang ditetapkan.
Studi ini merekomendasikan optimalisasi forum internal dalam memberikan arahan dan pembinaan, peningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan para pelaku industri yang mendukung bahan  baku, dan penekanan pada regulasi yang dapat mengelompokkan jenis industri yang dapat mendukung bahan baku peralatan pertahanan dan keamanan untuk mewujudkan kemandirian dalam pertahanan keamanan.
Kata kunci: pembinaan industri pertahanan, konten dan konteks Kebijakan.
Related Results
STRATEGI PERCEPATAN PENGUASAAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI PERTAHANAN: STUDI KASUS KOREA SELATAN
STRATEGI PERCEPATAN PENGUASAAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI PERTAHANAN: STUDI KASUS KOREA SELATAN
Abstrak: Permasalahan utama Indonesia dalam penguasaan teknologi dan industri pertahanan terletak pada lemahnya regulasi sistem akusisi pertahanan yang mengakomodir proses penyerap...
PERMASALAHAN DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN INDUSTRI PERTAHANAN
PERMASALAHAN DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN INDUSTRI PERTAHANAN
Semenjak disahkan pada Tanggal 2 Oktober 2012, sudah tiga tahun Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2012 menjadi payung hukum pelaksanaan kemandirian industri pertahanan. Berbagai alat...
EVALUASI INDUSTRI PERTAHANAN DALAM RANGKA KEMANDIRIAN ALUTSISTA DENGAN BERCERMIN PADA INDUSTRI PERTAHANAN NEGARA MAJU
EVALUASI INDUSTRI PERTAHANAN DALAM RANGKA KEMANDIRIAN ALUTSISTA DENGAN BERCERMIN PADA INDUSTRI PERTAHANAN NEGARA MAJU
Kemandirian alutsista nasional dalam memproduksi alat pertahanan dan keamanan dalam suatu negara akan dapat memberikan efek deterrent dalam pergaulan antar negara secara regional m...
DIPLOMASI PERTAHANAN SEBAGAI BAGIAN DARI DIPLOMASI TOTAL RI
DIPLOMASI PERTAHANAN SEBAGAI BAGIAN DARI DIPLOMASI TOTAL RI
<p>Diplomasi pertahanan merupakan bagian dari diplomasi total RI. Dalam konteks ini, dimaknai sebagai sistem pertahanan negara yang dilakukan secara dini oleh pemerintah dan ...
Peningkatan Peran Industri Pertahanan Indonesia
Peningkatan Peran Industri Pertahanan Indonesia
Suatu negara idealnya dapat memenuhi kebutuhan pertahanannya sendiri bila memiliki sumber daya untuk menjadi mandiri. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan UU No. 16 tahun 2012 te...
KURIKULUM BELA NEGARA DI TINGKAT PENDIDIKAN TINGGI: PROSPEKTIF KETIMPANGAN DALAM SISTEM PERTAHANAN INDONESIA
KURIKULUM BELA NEGARA DI TINGKAT PENDIDIKAN TINGGI: PROSPEKTIF KETIMPANGAN DALAM SISTEM PERTAHANAN INDONESIA
<p>Kebijakan bela negara merupakan salah satu upaya Kementerian Pertahanan Indonesia dalam membentuk kekuatan pertahanan nirmiliter. Pada implementasinya, kebijakan ini mendo...
MANAJEMEN PEMBINAAN EKSTRAKURIKULER VOICE OF PUJA DI SDN PUCANG JAJAR SURABAYA
MANAJEMEN PEMBINAAN EKSTRAKURIKULER VOICE OF PUJA DI SDN PUCANG JAJAR SURABAYA
Voice of Puja merupakan ekstrakurikuler paduan suara SDN Pucang Jajar, dalam keberlangsungannya memiliki manajemen pembinaan yang perlu untuk ditinjau melalui sebuah penelitian. Pe...
PERAN DIPLOMASI PERTAHANAN DALAM MENGATASI TANTANGAN DI BIDANG PERTAHANAN
PERAN DIPLOMASI PERTAHANAN DALAM MENGATASI TANTANGAN DI BIDANG PERTAHANAN
<p>Terdapat berbagai tantangan yang masih muncul dalam bidang pertahanan Indonesia. Tantangan-tantangan tersebut mencakup masalah-masalah perbatasan dengan beberapa negara te...

