Javascript must be enabled to continue!
Perlakuan Akuntansi Pada Spektrum Frekuensi Sebagai Aset Negara
View through CrossRef
Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi pada transaksi spektrum frekuensi yang dimiliki dan dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Metode: Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui melalui studi kasus dengan literatur dan wawancara dengan beberapa kementerian untuk kemudian dilakukan analisis kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran rinci tentang karakteristik spektrum frekuensi.
Temuan penelitian: Transaksi antara pemilik dan pengguna spektrum frekuensi merupakan transaksi sewa guna usaha di mana pengguna spektrum frekuensi mengklasifikasikan spektrum frekuensi sebagai aset tidak berwujud berdasarkan karakteristik transaksi dengan pemiliknya. Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku pemilik tidak relevan untuk mengklasifikasikan spektrum frekuensi sebagai aset tidak berwujud, kemudian spektrum frekuensi dapat digolongkan sebagai aset karena dapat diketahui nilai transaksinya.
Implikasi Praktis: Penelitian ini berguna bagi pemerintah untuk pengakuan spektrum frekuensi sebagai aset negara karena dapat diketahui nilai transaksinya.
Politeknik Keuangan Negara STAN - Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi
Title: Perlakuan Akuntansi Pada Spektrum Frekuensi Sebagai Aset Negara
Description:
Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi pada transaksi spektrum frekuensi yang dimiliki dan dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Metode: Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui melalui studi kasus dengan literatur dan wawancara dengan beberapa kementerian untuk kemudian dilakukan analisis kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran rinci tentang karakteristik spektrum frekuensi.
Temuan penelitian: Transaksi antara pemilik dan pengguna spektrum frekuensi merupakan transaksi sewa guna usaha di mana pengguna spektrum frekuensi mengklasifikasikan spektrum frekuensi sebagai aset tidak berwujud berdasarkan karakteristik transaksi dengan pemiliknya.
Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku pemilik tidak relevan untuk mengklasifikasikan spektrum frekuensi sebagai aset tidak berwujud, kemudian spektrum frekuensi dapat digolongkan sebagai aset karena dapat diketahui nilai transaksinya.
Implikasi Praktis: Penelitian ini berguna bagi pemerintah untuk pengakuan spektrum frekuensi sebagai aset negara karena dapat diketahui nilai transaksinya.
Related Results
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI PEMBERDAYAAN ASET DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI PEMBERDAYAAN ASET DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
Proporsi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah masih didominasi pajak daerah, yakni sebesar 83,36%. Sedangkan penerimaan bukan pajak sebesar 16,64% yang bera...
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
This study examines the role of corporate governance in moderating the influence of green accounting disclosure, corporate social responsibility (CSR), and firm size on the financi...
PERAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENJAGA ASET NEGARA SEBAGAI KEADILAN ADMINISTRASI
PERAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENJAGA ASET NEGARA SEBAGAI KEADILAN ADMINISTRASI
Aset Negara dalam bentuk Barang Milik Negara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang...
tugas hukum tata negara
tugas hukum tata negara
Tujuan Hukum Tata Negara yang di simpulkan beberapa definisi di atas,bahwa hukum HTN mengkaji beberapa aspek krusial,yakni Negara/ organ Negara,hubungan antara organ/lembaga Negara...
PENINGKATAN PRODUKSI KACANG HIJAU (Phaseolus radiatus) MELALUI PERLAKUAN KOLKHISIN DAN LAMA PERENDAMAN
PENINGKATAN PRODUKSI KACANG HIJAU (Phaseolus radiatus) MELALUI PERLAKUAN KOLKHISIN DAN LAMA PERENDAMAN
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan perubahan fenotifik tanaman kacang hijau. Tujuan akhir adalah untuk melihat perubahan-perubahan genetik akibat pemberian bahan kolkhi...
Perhitungan Penyusutan Aset Tetap CV. XYZ
Perhitungan Penyusutan Aset Tetap CV. XYZ
Abstract : CV. XYZ is one of the growing businesses in the food and beverage sector. CV. XYZ has checked the amount of fixed assets but has not calculated the depreciation of fixed...
PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA KJPP XYZ JAKARTA
PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA KJPP XYZ JAKARTA
Aset tetap berperan penting untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, perolehan aset tetap memerlukan dana yang cukup besar yang tertanam dalam jangka waktu panjang. Maka da...

