Demokrasi Pada Pilkada Serentak 2020 di Era Pandemi Covid-19

Indonesia adalah negara demokrasi yang menghadapi tantangan di masa pandemi. Kegiatan pilkada yang mulanya dilaksanakan di pertengahan tahun 2020, harus ditunda hingga akhir tahun tepatnya dibulan Desember karena beberapa pertimbangan. Pemerintah yang terdiri dari Kementrian Dalam Negeri, DPR, KPU, dan Bawaslu telah sepakat melaksanakan pemilu ditengah pandemi Covid-19. Pertimbangan tersebut diambil karena sebanyak 270 daerah perlu dipimpin kepala daerah yang mempunyai legitimasi kuat untuk mengawal kebijakan baru dalam menanggapi pandemi Covid-19 di masing-masing daerah. Selain itu pro dan kontra terjadi dimasyarakat, sebagian masyarakat tidak setuju dengan kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan Pilkada ditengah wabah covid-19. Namun optimisme pemerintah perlu mendapatkan dukungan masyarakat dan semuah pihak terkait untuk menyukseskan pelaksanaan pilkada 2020. Pelaksanaan pilkada ditengah pandemi membutuhkan dukungan banyak pihak terutama dari segi anggaran, disiplin protokol kesehatan oleh penyelenggara dan peserta pilkada serta partisipasi politik pemilu