Harus

Dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, ukuran atau dasar pembentukan Perppu oleh Presiden didasarkan pada keadaan atau peristiwa yang sangat luar biasa (tidak normal) dari suatu negara yang berwujud berupa keadaan darurat negara (state of emergency). Kedua, hakekat atau kandungan dari keadaan darurat negara (state of emergency) yang menimbulkan kegentingan yang memaksa terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu pertama, unsur adanya ancaman yang membahayakan (dangerous threat); kedua, unsur adanya kebutuhan yang mengharuskan (reasonable neccesity), dan ketiga, unsur adanya keterbatasan waktu (limited time) yang tersediaDalam pandangan saya, idealnya Perppu hanya dapat dibentuk oleh Presiden apabila memenuhi ke tiga unsur keadaan darurat negara secara bersamaan tersebut, memenuhi prinsip atau asas proporsionalitas yang mengandung unsur kewajaran dan memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Keppres Nomor 68 Tahun 2005. Di samping itu, agar Presiden tidak menyalahgunakan wewenangnya membentuk Perppu dan agar Perppu menjamin adanya kepastian hukum, maka Perppu yang dibentuk tersebut harus segera diajukan kepada DPR dan segera dibahas oleh DPR pada masa sidang berikutnya untuk memperoleh persetujuan atau penolakan (legislative review).