STUDI KOMPARASI REGULASI PERDAGANGAN ASET KRIPTO DI INDONESIA, AMERIKA SERIKAT DAN JEPANG

ABSTRAK Aset kripto saat ini menjadi sebuah fenomena baru yang merupakan hasil dari perkembangan teknologi di bidang investasi dan sistem pembayaran. Perdagangan aset kripto sebagai sebuah komoditi investasi terus tumbuh secara masif dari tahun ke tahun. Di saat yang bersamaan, muncul berbagai tindak kejahatan, seperti penipuan investasi, praktek pencucian uang, dan transaksi barang illegal yang memanfaatkan aset kripto. Oleh karena itu, perlu untuk terus dilakukan perbaikan dan pembaruan regulasi, agar pengawasan terhadap perdagangan aset kripto dapat dilakukan secara lebih komprehensif. Perbaikan tersebut dapat dilakukan, salah satunya, dengan melihat praktek kebijakan di negara lain. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan aturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan,dan bahan hukum lain yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, aset kripto di Indonesia hanya dapat dijadikan sebagai komoditas investasi yang diperdagangkan di bursa berjangka. Sedangkan untuk pengawasannya berada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di Amerika Serikat, aset kripto dilihat sebagai komoditi, sekuritas dan mata uang virtual. Perbedaan definisi tersebut berpengaruh terhadap lembaga mana yang akan mengawasi, sesuai dengan fungsi dan wewenangnya. Sedangkan Jepang, meregulasi aset kripto secara khusus dalam Undang-Undang Jasa Pembayaran dan Undang-Undang Perdagangan dan Instrument Keuangan. Apabila dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Jepang, Indonesia masih memiliki beberapa hal yang belum diatur terkait perdagangan aset kripto. Berkaca dari hal tersebut, terdapat beberapa formulasi kebijakan yang dapat diterapkan di Indonesia, diantaranya : (1) Membentuk regulasi yang mengklasifikasikan aset kripto sesuai dengan bentuk dan kegunaannya; (2) Membentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan OJK; (3) Membentuk regulasi terkait Stablecoin dan NFT; (4) Memperkuat aturan periklanan produk aset kripto Kata Kunci : Aset Kripto, Regulasi, Blockchain, Indonesia, Amerika Serikat, Jepang