PROBLEMATIKA DAN TANTANGAN KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI INDONESIA

Kebijakan pemerintah Jokowi untuk menyederhanakan jabatan struktural eselon III dan IV guna mempercepat proses pengambilan keputusan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi dan pelayanan publik kepada masyarakat perlu diacungi jempol. Kebijakan re-eselonering ini ditujukan agar birokrasi lebih gesit dan adaptif dalam menghadapi perkembangan informasi dan teknologi. Namun, di tengah terobosan baru ini, birokrasi kita telah lama hidup berdampingan dengan struktur patrimonialisme sebagai warisan feodalisme yang mengakar kuat di masyarakat Indonesia. Struktur patrimonial ini telah lama merambah dan menggerogoti tubuh birokrasi dan menimbulkan pola relasi kekuasaan berupa hubungan ketergantungan antara pimpinan dan bawahan. Pertanyaannya adalah bagaimana kebijakan baru menghadapi situasi ini? Penelitian ini membahas dimensi struktur patrimonialisme yang telah lama merajalela di birokrasi kita dan bagaimana merekomendasikan beberapa langkah strategis kebijakan untuk meminimalkan dan mengatasi struktur patrimonial di birokrasi Indonesia.