Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-PROCUREMENT DI DINAS KESEHATAN KOTA BAUBAU

View through CrossRef
Implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa terhambat pada keterbatasan sumber daya manusia dan masalah lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi Kebijakan E-Procurement di Dinas Kesehatan Kota Baubau. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder, informan dipilih dengan menggunakan teknik purposif sampling. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik data dianalisis dengan menyiapkan data dan mengorganisir data, mereduksi data dan menyajikan data. Hasil penelitian menunjukan standard dan sasaran kebijakan, mengacu pada aturan yang berlaku terkahir mengacu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Pada dasarnya secara akumulatif telah mencapai dan menghasilkan barang/jasa yang tepat yang dalam hal ini sesuai dengan standar, namun di sisi lain belum mampu meningkatkan peran serta usaha mikro, kecil, dan menengah utamanya umkm local dan belum bisa mendorong pemerataan ekonomi. Sumberdaya manusia yang sudah cukup tetapi masih perlu ditingkatkan, Sarana dan prasarana yang ada masih kurang memadai dan sumberdaya financial masih belum mencukupi utamanya untuk bimbingan teknis dan pengadaan server. Komunikasi sering dilakukan baik itu secara formal maupun informal. Adanya pandemic covid–19, komunikasi dilakukan melalui diskusi grup WA dan pertemuan informal. Karakteristik pelaksana cukup baik. meski ,standar prodeur operasional yang mengatur pengadaan barang jasa secara khusus belum ada dan jarang terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Para pelaksana memiliki niat yang baik pada aturan pengadaan barang dan jasa karena pemahaman mereka sudah baik, apalagi mereka yang sudah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Komitmen para pelaksana yang menduduki jabatan struktural dalam hal pengadaan barang/jasa sudah baik dan melakukan sesuai aturan. Walau, mereka menjalankan dua tugas yaitu tugas e-procurement dan tugas terkait kegiatan inti atau rutin di dinas kesehatan. Komitmen pemerintah Kota Baubau terkait anggaran ada dana lokasi yang dilakukan mengikuti aturan, termasuk dalam pembagian honor. Para pelaksana e-procurement dalam melaksanakan setiap tahapan pengadaan barang/jasa selalu professional, mandiri dan menjaga rahasia guna menjaga terjadinya conflict of interest.
Title: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-PROCUREMENT DI DINAS KESEHATAN KOTA BAUBAU
Description:
Implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa terhambat pada keterbatasan sumber daya manusia dan masalah lainnya.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi Kebijakan E-Procurement di Dinas Kesehatan Kota Baubau.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Sumber data yaitu data primer dan data sekunder, informan dipilih dengan menggunakan teknik purposif sampling.
Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.
Teknik data dianalisis dengan menyiapkan data dan mengorganisir data, mereduksi data dan menyajikan data.
Hasil penelitian menunjukan standard dan sasaran kebijakan, mengacu pada aturan yang berlaku terkahir mengacu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
Pada dasarnya secara akumulatif telah mencapai dan menghasilkan barang/jasa yang tepat yang dalam hal ini sesuai dengan standar, namun di sisi lain belum mampu meningkatkan peran serta usaha mikro, kecil, dan menengah utamanya umkm local dan belum bisa mendorong pemerataan ekonomi.
Sumberdaya manusia yang sudah cukup tetapi masih perlu ditingkatkan, Sarana dan prasarana yang ada masih kurang memadai dan sumberdaya financial masih belum mencukupi utamanya untuk bimbingan teknis dan pengadaan server.
Komunikasi sering dilakukan baik itu secara formal maupun informal.
Adanya pandemic covid–19, komunikasi dilakukan melalui diskusi grup WA dan pertemuan informal.
Karakteristik pelaksana cukup baik.
meski ,standar prodeur operasional yang mengatur pengadaan barang jasa secara khusus belum ada dan jarang terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan.
Para pelaksana memiliki niat yang baik pada aturan pengadaan barang dan jasa karena pemahaman mereka sudah baik, apalagi mereka yang sudah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa.
Komitmen para pelaksana yang menduduki jabatan struktural dalam hal pengadaan barang/jasa sudah baik dan melakukan sesuai aturan.
Walau, mereka menjalankan dua tugas yaitu tugas e-procurement dan tugas terkait kegiatan inti atau rutin di dinas kesehatan.
Komitmen pemerintah Kota Baubau terkait anggaran ada dana lokasi yang dilakukan mengikuti aturan, termasuk dalam pembagian honor.
Para pelaksana e-procurement dalam melaksanakan setiap tahapan pengadaan barang/jasa selalu professional, mandiri dan menjaga rahasia guna menjaga terjadinya conflict of interest.

Related Results

The Science of Public Procurement and Administration. International Public Procurement Conference
The Science of Public Procurement and Administration. International Public Procurement Conference
<p><em>This paper reviewed Benon C. Basheka book’s chapter on the Science of Public Procurement and Administration published by International Public Procurement Confere...
PUBLIC HEALTH PROCUREMENT PROJECT PERFORMANCE- A POLICY FRAMWORK FOR HEALTH SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
PUBLIC HEALTH PROCUREMENT PROJECT PERFORMANCE- A POLICY FRAMWORK FOR HEALTH SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Abstract Background: Public procurement in the healthcare sector is a crucial function that ensures efficient resource utilization while maintaining transparency, accountability, a...
Green public procurement from the contractor’s perspective
Green public procurement from the contractor’s perspective
Purpose: Governments in many countries are trying to prevent climate change. One way of doing this is through green public procurement that consists of procuring goods, services an...
Procurement Practices and Performance of Public Institutions in Turkana County, Kenya
Procurement Practices and Performance of Public Institutions in Turkana County, Kenya
The success of any institution is majorly determined by the procurement practices adopted and how well they are implemented. Procurement concept has dominated most of the activitie...
The Effect of procurement process on procurement performance of public tertiary institutions in Ghana
The Effect of procurement process on procurement performance of public tertiary institutions in Ghana
The purpose of the study was to investigate the effect of procurement process on tertiary institutions in Ghana. The objectives of the study include examining the effect of procure...
Komunikasi Organisasi Dinas Kesehatan dalam Program Eliminasi Malaria
Komunikasi Organisasi Dinas Kesehatan dalam Program Eliminasi Malaria
AbstrakLatar belakang penelitian ini adalah kesuksesan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam program eliminasi malaria sehingga pada tahun 2015 Provinsi Jawa Timur mendapatkan ...
Komunikasi Aktor Implementor Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pbb-P2 Pada Bapenda Kota Baubau
Komunikasi Aktor Implementor Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pbb-P2 Pada Bapenda Kota Baubau
Salah satu kebijakan Pemerintah kota Baubau dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan kesadaran/kepatuhan wajib pajak adalah Peraturan Walikota Baubau Nomor ...

Back to Top