Javascript must be enabled to continue!
Perancangan Dokumentasi Disaster Recovery Plan Terhadap Data APBD Berdasarkan ISO 24762:2008
View through CrossRef
Kebutuhan terhadap data yang terus meningkat menjadikan data sebagai aset penting bagi seperti instansi pemerintah. Hal inipun tidak lepas dari risiko kehilangan akses data akibat bencana yang mungkin terjadi setiap saat. Dewan perwakilan rakyat (DPRD) Kota Bandung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung yang memiliki tugas Pokok melaksanakan Pengawasaan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD Kota Bandung nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) diatur dengan peraturan daerah. Saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung masih belum memiliki dokumen terkait dengan disaster recovery plan, karena tidak lepas dari kemungkinan terjadinya bencana seperti; bencana alam, kebakaran, kesalahan manusia, data corrupt, maupun serangan kepada sistem seperti virus. Mengingat data yang tersimpan di DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Kota Bandung sangatlah penting yang memiliki dasar hukum dan dilindungi Undang-Undang, maka penelitian ini bertujuan untuk merancang dokumen Disaster recovery plan yang difokuskan pada penggunaan teknologi informasi (TI) untuk pemulihan kinerja sistem, aplikasi atau sebuah fasilitas komputer yang dijalankan dari suatu tempat yang berbeda (off-site) ketika terjadi situasi darurat di DRPD Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Risk Assessment.
Universitas Pasundan
Title: Perancangan Dokumentasi Disaster Recovery Plan Terhadap Data APBD Berdasarkan ISO 24762:2008
Description:
Kebutuhan terhadap data yang terus meningkat menjadikan data sebagai aset penting bagi seperti instansi pemerintah.
Hal inipun tidak lepas dari risiko kehilangan akses data akibat bencana yang mungkin terjadi setiap saat.
Dewan perwakilan rakyat (DPRD) Kota Bandung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung yang memiliki tugas Pokok melaksanakan Pengawasaan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD Kota Bandung nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) diatur dengan peraturan daerah.
Saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung masih belum memiliki dokumen terkait dengan disaster recovery plan, karena tidak lepas dari kemungkinan terjadinya bencana seperti; bencana alam, kebakaran, kesalahan manusia, data corrupt, maupun serangan kepada sistem seperti virus.
Mengingat data yang tersimpan di DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Kota Bandung sangatlah penting yang memiliki dasar hukum dan dilindungi Undang-Undang, maka penelitian ini bertujuan untuk merancang dokumen Disaster recovery plan yang difokuskan pada penggunaan teknologi informasi (TI) untuk pemulihan kinerja sistem, aplikasi atau sebuah fasilitas komputer yang dijalankan dari suatu tempat yang berbeda (off-site) ketika terjadi situasi darurat di DRPD Kota Bandung.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Risk Assessment.
Related Results
Current therapeutic strategies for erectile function recovery after radical prostatectomy – literature review and meta-analysis
Current therapeutic strategies for erectile function recovery after radical prostatectomy – literature review and meta-analysis
Radical prostatectomy is the most commonly performed treatment option for localised prostate cancer. In the last decades the surgical technique has been improved and modified in or...
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
This study examines the role of corporate governance in moderating the influence of green accounting disclosure, corporate social responsibility (CSR), and firm size on the financi...
Standardization in Health and Medical Informatics
Standardization in Health and Medical Informatics
When things go well then often it is because they conform to standards (ISO, 2005). According to the Oxford Dictionary of Modern English, there is a lot of explanation of what stan...
GEOINFORMATION FOR DISASTER MANAGEMENT 2020 (GI4DM2020): PREFACE
GEOINFORMATION FOR DISASTER MANAGEMENT 2020 (GI4DM2020): PREFACE
Abstract. Across the world, nature-triggered disasters fuelled by climate change are worsening. Some two billion people have been affected by the consequences of natural hazards ov...
APBD Implementation and Preparation Through Local Government Information System at BPKAD Bali Province
APBD Implementation and Preparation Through Local Government Information System at BPKAD Bali Province
Article 391 of the Act 23 of 2014 requires local governments to disclose to the public certain data on the maintenance of local government; this data is stored in the Information S...
Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Rencana Keluarga di Pesisir Pantai Kota Padang dalam Menghadapi Bencana
Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Rencana Keluarga di Pesisir Pantai Kota Padang dalam Menghadapi Bencana
Padang city as the capital of West Sumatra province, is geographically laid on west coast of Sumatra island, so inevitable from disaster / ring of fire. The study was purposed to i...
Disparities in disaster healthcare: A review of past disasters
Disparities in disaster healthcare: A review of past disasters
Objective: To review the literature on the effects seen after disaster on those with poor social determinants of health (SDOH) and individual social needs.Design: The Disaster Prep...
MITIGATION OF DISASTER RISK REDUCTION IN PANGANDARAN REGENCY
MITIGATION OF DISASTER RISK REDUCTION IN PANGANDARAN REGENCY
The government has a function to protect its people, including managing the disaster. The function of government in natural disaster management is a function that is expected to be...

