Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Strategi Komunikasi Pembangunan dan Pemberdayaan Komunitas Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Kulonprogo

View through CrossRef
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi komunikasi pembangunan dalam pemberdayaan kelompok penghayat kepercayaan di Kulonprogo Yogyakarta. Teori, model dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian dan konsep komunikasi pembangunan Okunna, C.S. (2002) dengan pendekatan inklusi sosial. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses dan strategi komunikasi pembangunan bagi kelompok penghayat kepercayaan memiliki dimensi yang sangat kompleks. Kompleksitas tersebut ditemui mulai dari tahap identifikasi/ assessment berupa dimensi traumatik politis penghayat kepercayaan hingga proses pelibatan dan evaluasi. Dalam prosesnya komunikasi pembangunan dalam pemberdayaan bagi penghayat kepercayaan dilakukan pada tiga level permasalahan yang dialami oleh penghayat kepercayaan, yakni level kebijakan politik pemerintah tentang agama resmi, level akses terhadap berbagai layanan pemerintah dan level penerimaan sosial masyarakat di lingkungan penghayat kepercayaan.
Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin Jambi
Title: Strategi Komunikasi Pembangunan dan Pemberdayaan Komunitas Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Kulonprogo
Description:
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi komunikasi pembangunan dalam pemberdayaan kelompok penghayat kepercayaan di Kulonprogo Yogyakarta.
Teori, model dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian dan konsep komunikasi pembangunan Okunna, C.
S.
(2002) dengan pendekatan inklusi sosial.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses dan strategi komunikasi pembangunan bagi kelompok penghayat kepercayaan memiliki dimensi yang sangat kompleks.
Kompleksitas tersebut ditemui mulai dari tahap identifikasi/ assessment berupa dimensi traumatik politis penghayat kepercayaan hingga proses pelibatan dan evaluasi.
Dalam prosesnya komunikasi pembangunan dalam pemberdayaan bagi penghayat kepercayaan dilakukan pada tiga level permasalahan yang dialami oleh penghayat kepercayaan, yakni level kebijakan politik pemerintah tentang agama resmi, level akses terhadap berbagai layanan pemerintah dan level penerimaan sosial masyarakat di lingkungan penghayat kepercayaan.

Related Results

TRANSFORMASI NILAI SOSIAL-SPIRITUAL PENGHAYAT KEPERCAYAAN DALAM MEMBANGUN MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA
TRANSFORMASI NILAI SOSIAL-SPIRITUAL PENGHAYAT KEPERCAYAAN DALAM MEMBANGUN MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA
Abstrak Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika sosial para pengikut Penghayat Kepercayaan dan mengungkap transformasi sosio-spiritual Paguyuban Cahya Sejati dalam mempro...
Identifikasi Vektor Malaria
Identifikasi Vektor Malaria
Kabupaten Kulonprogo merupakan salah satu daerah endemis malaria di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Lonjakan jumlah kasus malaria terjadi hampir dua kali lipat sejak ta...
STRATEGI KOMUNIKASI PRAJURU DALAM MEMILIH PRAWAYAH DI DESA ADAT TIMBRAH KABUPATEN KARANGASEM
STRATEGI KOMUNIKASI PRAJURU DALAM MEMILIH PRAWAYAH DI DESA ADAT TIMBRAH KABUPATEN KARANGASEM
ABSTRAK Prajuru Desa Adat Timbrah kesulitan dalam memilih prawayah. Kesulitan ini membuat prajuru harus melakukan strategi komunikasi. Bagaimana strategi komunikasi ini dila...
STRATEGI PROMOSI UNTUK MENINGKATKAN INVESTASI DI KABUPATEN LEBAK
STRATEGI PROMOSI UNTUK MENINGKATKAN INVESTASI DI KABUPATEN LEBAK
ABSTRAK   Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dapat diwujudkan melalui pembangunan daerah. Akan tetapi, biaya pembangunan yang tidak sedikit sering menjadi penghamb...
Efektivitas Program Partisipatif Kelompok Perempuan dalam Meningkatkan Swadaya Masyarakat
Efektivitas Program Partisipatif Kelompok Perempuan dalam Meningkatkan Swadaya Masyarakat
Di era otonomi daerah, yang diawali dengan UU RI No. 22 Tahun 1999, yang diamandemen dengan UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah lokal, telah memberikan kesempatan bagi otono...
STRATEGI KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DIY SEBAGAI IMPLEMENTASI CSR UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
STRATEGI KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DIY SEBAGAI IMPLEMENTASI CSR UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
CSR dalam lingkup pemerintahan diperlukan untuk proses pemberdayaan masyarakat sebagai puncak dari implementasi CSR yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertu...
POLA KOMUNIKASI DALAM SANGKEPAN DESA ADAT PENGLIPURAN KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI
POLA KOMUNIKASI DALAM SANGKEPAN DESA ADAT PENGLIPURAN KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI
Pemimpin desa adat dalam hal ini kelian desa merupakan pemegang otoritas utama dalam kepemerintahan desa adat di desa adat Penglipuran, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten ...

Back to Top