Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Pajak Pertambahan Nilai Pembebanan Pajak Kepada Konsumen Akhir dalam Ekosistem Pajak Indonesia

View through CrossRef
Pajak, sebagai penyumbang terbesar pendapatan negara diluar sektor minyak dan gas bumi, terus didalami dan digali oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan dan memperkuat ruang fiskal negara. Salah satu cara yang ditempuh adalah menaikan tarif. Kebijakan ini mendapat tanggapan dan pendapat yang beragam dari masyarakat Indonesia, diantaranya kenaikan berpotensi menambah beban masyarakat dan menurunkan daya beli Sebagian besar masyarakat serta dianggap sebagai langkah yang tidak tepat saat proses pemulihan ekonomi dalam negeri Indonesia. Sebagian pendapat dan pemahaman tersebut, secara tidak langsung merupakan dampak dari tingkat kesadaran serta kemauan untuk mentaati aturan pajak yang berlaku yang rendah, sehingga dipandang perlu untuk melakukan penelaahan secara yuridis normatif mengenai sejauh mana pemahaman masyarakat Indonesia terkait aturan PPN di Indonesia? dan apakah PPN merupakan pembebanan pajak langsung kepada konsumen? dan bagaimana aturan PPN di masa depan dapat mencerminkan keadilan bagi masyarakat Indonesia? Sebagai pajak tidak langsung, yang berarti PPN adalah pajak yang dapat dibebankan atau dialihkan kepada wajib pajak (orang lain atau pihak ketiga atau konsumen) oleh pemungut pajak, maka peningkatan tarif PPN wajib dilakukan dengan langkah-langkah perlindungan terhadap wajib pajak. Bila pelaksanaan pemungutannya tidak diatur dan diawasi serta dikendalikan dengan baik, pada akhirnya tujuan PPN dan hasil pemanfaatannya tidak akan tercapai secara maksimal tercapai. Penegakkan sistim perpajakan menjadi sistim perpajakan digital termasuk sistim pemungutan, perhitungan dan pelaporan PPN adalah salah satu jalan keluar terbaik dan tercepat, serta didukung dengan berbagai kebijakan sosialisasi secara masal serta pemanfaatan hasil pajak yang berdampak luas yang dilakukan pemerintah, yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara luas dan merata, dan akan mengurangi potensi penurunan kepercayaan serta kepatuhan masyarakat kepada negara dan pada akhirnya akan meningkatkan rasa keadilan di masyarakat. Pajak khususnya PPN tidak lagi hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, akan tetapi juga telah menjadi instrumen fleksibel untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, melindungi masyarakat, dan menjaga stabilitas fiskal. Dengan memahami mekanisme dan dampak penyesuaian tarif PPN, maka penguatan regulasi dan transparansi pemungutan menjadi kunci dan diharapkan pemerintah makin dapat merumuskan kebijakan yang lebih adil berkelanjutan bagi semua pihak.
Title: Pajak Pertambahan Nilai Pembebanan Pajak Kepada Konsumen Akhir dalam Ekosistem Pajak Indonesia
Description:
Pajak, sebagai penyumbang terbesar pendapatan negara diluar sektor minyak dan gas bumi, terus didalami dan digali oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan dan memperkuat ruang fiskal negara.
Salah satu cara yang ditempuh adalah menaikan tarif.
Kebijakan ini mendapat tanggapan dan pendapat yang beragam dari masyarakat Indonesia, diantaranya kenaikan berpotensi menambah beban masyarakat dan menurunkan daya beli Sebagian besar masyarakat serta dianggap sebagai langkah yang tidak tepat saat proses pemulihan ekonomi dalam negeri Indonesia.
Sebagian pendapat dan pemahaman tersebut, secara tidak langsung merupakan dampak dari tingkat kesadaran serta kemauan untuk mentaati aturan pajak yang berlaku yang rendah, sehingga dipandang perlu untuk melakukan penelaahan secara yuridis normatif mengenai sejauh mana pemahaman masyarakat Indonesia terkait aturan PPN di Indonesia? dan apakah PPN merupakan pembebanan pajak langsung kepada konsumen? dan bagaimana aturan PPN di masa depan dapat mencerminkan keadilan bagi masyarakat Indonesia? Sebagai pajak tidak langsung, yang berarti PPN adalah pajak yang dapat dibebankan atau dialihkan kepada wajib pajak (orang lain atau pihak ketiga atau konsumen) oleh pemungut pajak, maka peningkatan tarif PPN wajib dilakukan dengan langkah-langkah perlindungan terhadap wajib pajak.
Bila pelaksanaan pemungutannya tidak diatur dan diawasi serta dikendalikan dengan baik, pada akhirnya tujuan PPN dan hasil pemanfaatannya tidak akan tercapai secara maksimal tercapai.
Penegakkan sistim perpajakan menjadi sistim perpajakan digital termasuk sistim pemungutan, perhitungan dan pelaporan PPN adalah salah satu jalan keluar terbaik dan tercepat, serta didukung dengan berbagai kebijakan sosialisasi secara masal serta pemanfaatan hasil pajak yang berdampak luas yang dilakukan pemerintah, yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara luas dan merata, dan akan mengurangi potensi penurunan kepercayaan serta kepatuhan masyarakat kepada negara dan pada akhirnya akan meningkatkan rasa keadilan di masyarakat.
Pajak khususnya PPN tidak lagi hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, akan tetapi juga telah menjadi instrumen fleksibel untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, melindungi masyarakat, dan menjaga stabilitas fiskal.
Dengan memahami mekanisme dan dampak penyesuaian tarif PPN, maka penguatan regulasi dan transparansi pemungutan menjadi kunci dan diharapkan pemerintah makin dapat merumuskan kebijakan yang lebih adil berkelanjutan bagi semua pihak.

Related Results

Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan
Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan
Latar belakang: Pajak adalah kewajiban seseorang atau badan usaha untuk menyerahkan iuran yang bersifat memaksa kepada pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku. Tujuan penelit...
Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan
Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan
Latar belakang: Pajak adalah kewajiban seseorang atau badan usaha untuk menyerahkan iuran yang bersifat memaksa kepada pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku. Tujuan penelit...
Determinan Penggelapan Pajak Di Kpp Pratama Batam Selatan
Determinan Penggelapan Pajak Di Kpp Pratama Batam Selatan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan yang dapat memberikan pengaruh kepada niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Determinan penggelapan pajak yang d...
INSENTIF PPN DI SEKTOR INDUSTRI: STRATEGI GREEN TAX UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
INSENTIF PPN DI SEKTOR INDUSTRI: STRATEGI GREEN TAX UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Pembangunan berkelanjutan merupakan pendekatan pembangunan yang memadukan tiga aspek utama di dalamnya yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan. Salah satu sektor yang memiliki peran ...
PENGARUH PENGELAKAN PAJAK DAN IMPLEMENTASI PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PENGARUH PENGELAKAN PAJAK DAN IMPLEMENTASI PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
Dalam APBN Indonesia, pajak mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap pembiayaan negara. Kontribusi penerimaan pajak terhadap sumber pendanaan negara dari tahun ke tahun sela...
Evaluasi Tax Planning Guna Meningkatkan Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada PT Agrimara Cipta Nutrindo)
Evaluasi Tax Planning Guna Meningkatkan Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada PT Agrimara Cipta Nutrindo)
Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan disebut tax planning atau perencanaan pajak. Tax planning yang dap...
Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak melalui Keberatan Pajak
Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak melalui Keberatan Pajak
Keberadaan perlindungan hukum bagi wajib pajak merupakan pelaksanaan dari penegakan hukum pajak untuk memberikan keadilan kepada wajib pajak apabila terjadi sengketa pajak antara w...

Back to Top