Juridical Review of the Indigenous Peoples Bill and the Recognition of Indigenous Peoples

This study aims to find out how the regulation regarding the recognition of indigenous peoples in the draft law on indigenous peoples. This research uses normative juridical research methods using references to library materials and secondary data. In this study, it is explained how the draft law on Indigenous Peoples regulates the mechanism for recognizing indigenous peoples. In the recognition mechanism of indigenous peoples now still based on law number 41 of 1999 About Forestry in which it is regulated that the recognition of indigenous peoples is carried out by local governments who are passive in carrying out the recognition of customary law communities. In the indigenous peoples draft law, the regulated mechanism involves the central government more actively in carrying out the recognition of indigenous peoples. However, the draft Community Law has not been passed until now.Keyword: indigenous peoples, customary forests, recognition, indigenous territory. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai pengakuan terhadap Masyarakat adat dalam rancangan undang undang tentang Masyarakat adat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan rujukan bahan Pustaka dan data sekunder. Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana rancangan undang undang tentang Masyarakat hukum adat mengatur terkait mekanisme pengakuan Masyarakat hukum adat. Dalam mekanisme pengakuan Masyarakat hukum adat sekarang masih didasarkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang didalamnya diatur bahwa pengakuan Masyarakat hukum adat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sedangkan berdasarkan perbandingan jumlah Masyarakat hukum adat yang telah diakui berdasarkan mekanisme ini dinilai masih rendah karena peran pemerintah daerah yang pasif dalam melakukan pengakuan masyarakat hukum adat. Dalam rancangan undang undang masyarakat adat mekanisme yang diatur lebih melibatkan pemerintah pusat secara aktif dalam melaksanakan pengakuan Masyarakat adat. Meski demikian rancangan undang undang Masyarakat belum disahkan hingga saat ini.Kata kunci: masyarakat adat, hutan adat, pengakuan, wilayah adat