Javascript must be enabled to continue!
ANALISIS IMPLEMENTASI PROBITY AUDIT DALAM PENCEGAHAN DAN PENDETEKSIAN FRAUD PENGADAAN BARANG DAN JASA DI UNIVERSITAS GADJAH MADA
View through CrossRef
Perubahan status Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH),memunculkan otonomi dalam pengelolaan kegiatan pengadaan barang dan jasa (PBJ). Di sisi lain, kegiatan pengadaan barang dan jasa adalah salah satu titik rawan terjadinya fraud. Oleh karenanya, KAI sebagai auditor internal UGM mengimplementasikan probity audit sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan sistem pengadaan yang minim kecurangan. Akan tetapi, meskipun secara teoritis probity audit dinyatakan mampu mencegah fraud bukan berarti celah fraud menjadi hilang sama sekali. Hal ini, juga didukung oleh fakta bahwa masih terdapat permasalahan dan temuan BPK terkait pengadaan barang dan jasa di UGM. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi probity audit yang dilaksanakan oleh KAI dan kaitannya dengan pencegahan serta pendeteksian fraud pengadaan barang dan jasa.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus (case study). Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara analisis dokumen dan wawancara pada pihak-pihak yang terkait dengan implementasi probity audit. Data yang didapatkan lalu direduksi, ditemakan dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian.Hasil penelitian menemukan bahwa probity audit yang dilaksanakan oleh KAI adalah audit berbasis resiko. Pemilihan paket pengadaan serta tahapan pengadaan yang akan diaudit berdasarkan pada seberapa tinggi tingkat resiko yang ada pada paket pengadaan tersebut sesuai dengan penilaian KAI. Selain itu, sesuai dengan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi probity audit oleh KAI, sudah cukup mampu mencegah dan mendeteksi fraud pengadaan barang dan jasa di Universitas Gadjah Mada.
Universitas Gadjah Mada
Title: ANALISIS IMPLEMENTASI PROBITY AUDIT DALAM PENCEGAHAN DAN PENDETEKSIAN FRAUD PENGADAAN BARANG DAN JASA DI UNIVERSITAS GADJAH MADA
Description:
Perubahan status Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH),memunculkan otonomi dalam pengelolaan kegiatan pengadaan barang dan jasa (PBJ).
Di sisi lain, kegiatan pengadaan barang dan jasa adalah salah satu titik rawan terjadinya fraud.
Oleh karenanya, KAI sebagai auditor internal UGM mengimplementasikan probity audit sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan sistem pengadaan yang minim kecurangan.
Akan tetapi, meskipun secara teoritis probity audit dinyatakan mampu mencegah fraud bukan berarti celah fraud menjadi hilang sama sekali.
Hal ini, juga didukung oleh fakta bahwa masih terdapat permasalahan dan temuan BPK terkait pengadaan barang dan jasa di UGM.
Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi probity audit yang dilaksanakan oleh KAI dan kaitannya dengan pencegahan serta pendeteksian fraud pengadaan barang dan jasa.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus (case study).
Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara analisis dokumen dan wawancara pada pihak-pihak yang terkait dengan implementasi probity audit.
Data yang didapatkan lalu direduksi, ditemakan dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian.
Hasil penelitian menemukan bahwa probity audit yang dilaksanakan oleh KAI adalah audit berbasis resiko.
Pemilihan paket pengadaan serta tahapan pengadaan yang akan diaudit berdasarkan pada seberapa tinggi tingkat resiko yang ada pada paket pengadaan tersebut sesuai dengan penilaian KAI.
Selain itu, sesuai dengan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi probity audit oleh KAI, sudah cukup mampu mencegah dan mendeteksi fraud pengadaan barang dan jasa di Universitas Gadjah Mada.
Related Results
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
Paper K-9 Pelaporan Hasil Audit dan Tindak Lanjut Audit Internal
Paper K-9 Pelaporan Hasil Audit dan Tindak Lanjut Audit Internal
Pelaporan hasil audit merupakan komponen utama dalam komunikasi dari audit internal tentang hasil audit. Untuk mengkomunikasikan hasil audit diperlukan susunan laporan, dimana hasi...
Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Bidang Perikanan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung
Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Bidang Perikanan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung
Korupsi merupakan perbuatan atau tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomo...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-PROCUREMENT DI DINAS KESEHATAN KOTA BAUBAU
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-PROCUREMENT DI DINAS KESEHATAN KOTA BAUBAU
Implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa terhambat pada keterbatasan sumber daya manusia dan masalah lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi Kebija...
DETERMINAN FEE AUDIT
DETERMINAN FEE AUDIT
ABSTRACT This study aims to examine the factors that affect audit fees. Factors examined include factors derived from the entity (client) and the factors derived from the auditor....
ANALISIS PENGARUH FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB FRAUD DI SEKTOR PEMERINTAHAN KOTA BANJARBARU
ANALISIS PENGARUH FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB FRAUD DI SEKTOR PEMERINTAHAN KOTA BANJARBARU
Abstract: Government agencies as budget users, implementers of popular programs and activities, are indicated to be real perpetrators of fraud. Some conditions in the work environm...
KONSEP PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA
KONSEP PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA
Pengadaan barang dan jasa di pemerintahan desa menjadi kegiatan yang rutin dalam setiap tahun anggaran. Kegitan rutinan yang diselenggrakan untuk segala kegiata pemerintahan di pem...
PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penatausahaan dan penertiban barang milik daerah terhadap pengamanan barang milik daerah secara parsial dan simultan di Pemerinta...

