Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

EVALUASI INDUSTRI PERTAHANAN DALAM RANGKA KEMANDIRIAN ALUTSISTA DENGAN BERCERMIN PADA INDUSTRI PERTAHANAN NEGARA MAJU

View through CrossRef
Kemandirian alutsista nasional dalam memproduksi alat pertahanan dan keamanan dalam suatu negara akan dapat memberikan efek deterrent dalam pergaulan antar negara secara regional maupun internasional. Perbedaan cara dalam mengelola industri pertahanan oleh negara-negara maju dan negara-negara berkembang dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan performa industri pertahanan negara dengan menerapkan beberapa hal yang dapat dilakukan dengan penyesuaian kondisi lingkungan berjalan. Disamping itu, mengacu pada sejarah pendirian dan proses berkembangnya industri pertahanan di Indonesia, diperlukan konsistensi pemerintah melalui KKIP dengan pengimplementasikan undang-undang tentang industri pertahanan yang telah dibuat serta evaluasi secara terus menerus terhadap hasil juga akan dapat meningkatkan siklus hidup industri pertahanan itu sendiri. Sehingga hasil pembelajaran pengelolaan industri pertahanan oleh negara-negara maju digabungkan dengan implementasi undang-undang dalam industri pertahanan dalam negeri akan dapat dengan cepat meningkatkan performa industri pertahanan menuju kemandirian alutsista nasional.
Title: EVALUASI INDUSTRI PERTAHANAN DALAM RANGKA KEMANDIRIAN ALUTSISTA DENGAN BERCERMIN PADA INDUSTRI PERTAHANAN NEGARA MAJU
Description:
Kemandirian alutsista nasional dalam memproduksi alat pertahanan dan keamanan dalam suatu negara akan dapat memberikan efek deterrent dalam pergaulan antar negara secara regional maupun internasional.
Perbedaan cara dalam mengelola industri pertahanan oleh negara-negara maju dan negara-negara berkembang dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan performa industri pertahanan negara dengan menerapkan beberapa hal yang dapat dilakukan dengan penyesuaian kondisi lingkungan berjalan.
Disamping itu, mengacu pada sejarah pendirian dan proses berkembangnya industri pertahanan di Indonesia, diperlukan konsistensi pemerintah melalui KKIP dengan pengimplementasikan undang-undang tentang industri pertahanan yang telah dibuat serta evaluasi secara terus menerus terhadap hasil juga akan dapat meningkatkan siklus hidup industri pertahanan itu sendiri.
Sehingga hasil pembelajaran pengelolaan industri pertahanan oleh negara-negara maju digabungkan dengan implementasi undang-undang dalam industri pertahanan dalam negeri akan dapat dengan cepat meningkatkan performa industri pertahanan menuju kemandirian alutsista nasional.

Related Results

STRATEGI PERCEPATAN PENGUASAAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI PERTAHANAN: STUDI KASUS KOREA SELATAN
STRATEGI PERCEPATAN PENGUASAAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI PERTAHANAN: STUDI KASUS KOREA SELATAN
Abstrak: Permasalahan utama Indonesia dalam penguasaan teknologi dan industri pertahanan terletak pada lemahnya regulasi sistem akusisi pertahanan yang mengakomodir proses penyerap...
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
tugas hukum tata negara
tugas hukum tata negara
Tujuan Hukum Tata Negara yang di simpulkan beberapa definisi di atas,bahwa hukum HTN mengkaji beberapa aspek krusial,yakni Negara/ organ Negara,hubungan antara organ/lembaga Negara...
ANISHA-HTN
ANISHA-HTN
NAMA:ANISHANIM :10200120233KELAS :HTN-FMATA KULIAH:HUKUM TATA NEGARAHUKUM TATA NEGARAA.Pengertian Hukum tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kek...
KURIKULUM BELA NEGARA DI TINGKAT PENDIDIKAN TINGGI: PROSPEKTIF KETIMPANGAN DALAM SISTEM PERTAHANAN INDONESIA
KURIKULUM BELA NEGARA DI TINGKAT PENDIDIKAN TINGGI: PROSPEKTIF KETIMPANGAN DALAM SISTEM PERTAHANAN INDONESIA
<p>Kebijakan bela negara merupakan salah satu upaya Kementerian Pertahanan Indonesia dalam membentuk kekuatan pertahanan nirmiliter. Pada implementasinya, kebijakan ini mendo...
PENGEMBANGAN EVALUASI PEMBELAJARAN
PENGEMBANGAN EVALUASI PEMBELAJARAN
Dalam sebuah proses pembelajaran komponen yang turut menentukan keberhasilan sebuah proses adalah evaluasi. Melalui evaluasi orang akan mengetahui sampai sejauh mana penyampaian pe...
DIPLOMASI PERTAHANAN SEBAGAI BAGIAN DARI DIPLOMASI TOTAL RI
DIPLOMASI PERTAHANAN SEBAGAI BAGIAN DARI DIPLOMASI TOTAL RI
<p>Diplomasi pertahanan merupakan bagian dari diplomasi total RI. Dalam konteks ini, dimaknai sebagai sistem pertahanan negara yang dilakukan secara dini oleh pemerintah dan ...
PERMASALAHAN DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN INDUSTRI PERTAHANAN
PERMASALAHAN DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN INDUSTRI PERTAHANAN
Semenjak disahkan pada Tanggal 2 Oktober 2012, sudah tiga tahun Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2012 menjadi payung hukum pelaksanaan kemandirian industri pertahanan. Berbagai alat...

Back to Top