Javascript must be enabled to continue!
KINERJA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAREPARE
View through CrossRef
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pengelolaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Adapun teknik pengumpulan data yang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare yang berjumlah 4 (empat) orang diantaranya Kepala Badan, Staf Pendapatan, Sub. Bidang Pendataan dan Pendaftaran, Sub. Bidang Penetapatan dan 2 (dua) orang wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Setelah melalui proses analisis maka diperoleh bahwa kinerja pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare yaitu secara umum kinerja dalam pemungutan PBB sektor perkotaan berlangsung secara optimal.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya pelayanan BKD Kota Parepare tidak menerapkan jenis biaya yang dikenakan kepada masyarakat dalam pelayanan pemungutan PBB. Adapun sumber anggaran pembiayaan pelayanan pemungutan PBB berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). Untuk indikator penggunaan fasilitas didalam pemungutan PBB di Kota Parepare tetap memberikan negoisasi dan memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. indikator kepuasan yang dirasakan sudah baik dari penilaian Kepala Sub. Bidang Pendapatan PBB di Kota Parepare maupun oleh masyarakat namun meskipun sudah baik tapi masih perlu dioptimalkan segala proses pelayanan dalam pembayaran pajak sehingga masyarakat tidak lagi memberikan komplain.
Universitas Muhammadiyah Parepare
Title: KINERJA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAREPARE
Description:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pengelolaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare.
Adapun teknik pengumpulan data yang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Informan dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare yang berjumlah 4 (empat) orang diantaranya Kepala Badan, Staf Pendapatan, Sub.
Bidang Pendataan dan Pendaftaran, Sub.
Bidang Penetapatan dan 2 (dua) orang wajib pajak.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.
Setelah melalui proses analisis maka diperoleh bahwa kinerja pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare yaitu secara umum kinerja dalam pemungutan PBB sektor perkotaan berlangsung secara optimal.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya pelayanan BKD Kota Parepare tidak menerapkan jenis biaya yang dikenakan kepada masyarakat dalam pelayanan pemungutan PBB.
Adapun sumber anggaran pembiayaan pelayanan pemungutan PBB berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU).
Untuk indikator penggunaan fasilitas didalam pemungutan PBB di Kota Parepare tetap memberikan negoisasi dan memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut.
indikator kepuasan yang dirasakan sudah baik dari penilaian Kepala Sub.
Bidang Pendapatan PBB di Kota Parepare maupun oleh masyarakat namun meskipun sudah baik tapi masih perlu dioptimalkan segala proses pelayanan dalam pembayaran pajak sehingga masyarakat tidak lagi memberikan komplain.
Related Results
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
This study examines the role of corporate governance in moderating the influence of green accounting disclosure, corporate social responsibility (CSR), and firm size on the financi...
Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Irlan Fery
Fakultas Ekonomi Akuntansi Seko...
Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan
Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan
Latar belakang: Pajak adalah kewajiban seseorang atau badan usaha untuk menyerahkan iuran yang bersifat memaksa kepada pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku.
Tujuan penelit...
Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan
Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan
Latar belakang: Pajak adalah kewajiban seseorang atau badan usaha untuk menyerahkan iuran yang bersifat memaksa kepada pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku.
Tujuan penelit...
DAMPAK PENGAWASAN DAN SANKSI PERPAJAKAN PADA TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK: KESADARAN PAJAK SEBAGAI PERAN MEDIASI (Studi Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang)
DAMPAK PENGAWASAN DAN SANKSI PERPAJAKAN PADA TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK: KESADARAN PAJAK SEBAGAI PERAN MEDIASI (Studi Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengawasan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kesadaran p...
Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung
Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung
Abstract. Parking tax is one type of local tax that is levied to support good parking management and can contribute to local revenue. Local revenue consists of local revenue, local...
PENGARUH PENGELAKAN PAJAK DAN IMPLEMENTASI PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PENGARUH PENGELAKAN PAJAK DAN IMPLEMENTASI PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
Dalam APBN Indonesia, pajak mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap pembiayaan negara. Kontribusi penerimaan pajak terhadap sumber pendanaan negara dari tahun ke tahun sela...
STRATEGI PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DI KANTOR NOTARIS
STRATEGI PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DI KANTOR NOTARIS
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan strategi pengelolaan keuangan yang berlandaskan prinsip akuntabilitas di kantor notaris, guna meningkatkan transparansi ...


