Javascript must be enabled to continue!
KEBIJAKAN PERMENDIKNAS TENTANG PENYELENGGARAAN PEDIDIKAN INKLUSI
View through CrossRef
Penyelenggaraan pendidikan inklusi merupakan suatu sistem layanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus mendapatkan layanan pendidikan di kelas yang sama bersama siswa regular. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan identifikasi dalam pelaksanaan pendidikan inklusi termasuk bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia yang dilaksanakan kurang berjalan dengan baik atau masih jauh dari apa yang diharapkan, dengan kendala implemetasi pendidikan inklusi ini adalah seperti pemahaman dan peran guru terhadap peserta didik berkebutuhan khusus masih sangat minim, layanan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah dalam pendidikan inklusi ini masih kurang maksimal.
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Title: KEBIJAKAN PERMENDIKNAS TENTANG PENYELENGGARAAN PEDIDIKAN INKLUSI
Description:
Penyelenggaraan pendidikan inklusi merupakan suatu sistem layanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus mendapatkan layanan pendidikan di kelas yang sama bersama siswa regular.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan identifikasi dalam pelaksanaan pendidikan inklusi termasuk bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan.
Penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia yang dilaksanakan kurang berjalan dengan baik atau masih jauh dari apa yang diharapkan, dengan kendala implemetasi pendidikan inklusi ini adalah seperti pemahaman dan peran guru terhadap peserta didik berkebutuhan khusus masih sangat minim, layanan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah dalam pendidikan inklusi ini masih kurang maksimal.
Related Results
Inovasi Madrasah Melalui Penyelenggaraan Madrasah Riset
Inovasi Madrasah Melalui Penyelenggaraan Madrasah Riset
AbstractThe research entitled Madrasah Innovation Through the Implementation of Madrasa Research (Case Study at MAN 1 Jembrana Bali) was motivated by the 2013 Ministry of Religion'...
Analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum Pendidikan Nasional
Analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum Pendidikan Nasional
Abstrak: Kebijakan pendidikan muncul ketika ada kesenjangan antara tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan dengan penyelenggaraan pendidikan. Implementasi kebijakan pendidikan diar...
PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA
PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA
<p>Negara menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor...
PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI MODAL UTAMA DALAM PERUBAHAN PERILAKU DI LINGKUNGAN RW LAYAK ANAK
PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI MODAL UTAMA DALAM PERUBAHAN PERILAKU DI LINGKUNGAN RW LAYAK ANAK
Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam rangka penelitian untuk penulisan disertasi mengenai penyelenggaraan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Depok, Jawa Barat. P...
PENDIDIKAN INKLUSI BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SEKOLAH DASAR
PENDIDIKAN INKLUSI BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SEKOLAH DASAR
Peserta didik berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah dasar umum sering kali mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran dan menjadi kendala bagi guru ketika mengajar d...
Peran Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Mendukung Kesetaraan dan Inklusi di Tempat Kerja
Peran Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Mendukung Kesetaraan dan Inklusi di Tempat Kerja
Kesetaraan dan inklusi menjadi aspek krusial dalam membangun lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Penelitian menganalisis peran strategis Manajemen Sumber Daya Manusia (MS...
PERAN NOTARIS DAN PPAT DALAM MENGOPTIMALKAN PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN DI INDONESIA
PERAN NOTARIS DAN PPAT DALAM MENGOPTIMALKAN PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN DI INDONESIA
AbstractThe management of flats is one of the government ways to provide opportunities for the community to have a decent, good, and healthy place to live as mandated by Article 28...
KEDUDUKAN DAN FUNGSI REKOMENDASI DPRD DALAM PENYELENGGARAAN KEWENANGAN PERIZINAN
KEDUDUKAN DAN FUNGSI REKOMENDASI DPRD DALAM PENYELENGGARAAN KEWENANGAN PERIZINAN
Dalam buku ini akan membahas kedudukan hukum dan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan perizinan oleh Pemerintah Daerah Ditinjau dari Undang Undang Nomor 9 TAHUN 2015 tentang Pemerinta...

