section class alan peter

Sebagai Negara berkembang, Indonesia perlu mengupayakan adanya persaingan yang tangguh dikalangan dunia usaha. Hal ini sejalan dengan kondisi global di bidang perdagangan dan investasi. Daya saing yang semacam itu telah lama dikenal dalam sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).Era globalisasi, inilah yang bisa dibilang menjadi salah satu penyebab palanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Layaknya bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak dan efek ledakannya bisa mengenai seluruh yang ada disekitarnya. Kemajuan disegala sektor, khususnya bidang industri dan perdagangan menjadi salah satu korban dari globalisasi. Arus industrialisasi yang semakin tinggi dan arus perdagangan yang dituntut ketepatan dan kecepatan dalam bertransaksi adalah sebagiannya. Dan tentu saja banyak permasalahan yang timbul di dalamnya, karena di setiap hal positif pasti ada sisi negatifnya. Sebagai contoh adalah dalam hal “Industri Musik” (Music Industry) khususnya dalam perdagangan kaset / DVD / VCD terkadang masyarakat yang posisinya sebagai konsumen lebih memilih harga yang relatif murah ketimbang yang mahal. Meski tentu saja yang mahal lebih punya kualitas tinggi. Beberapa saat yang lalu, tepatnya pada bulan Juli 2012 seperti dikutip di situsjogja.okezone.com Pemerintah melalui Direktorat Penyidikan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) menangani 44 kasus pelanggaran hak kekayaan inteletual (HKI) per Mei 2012. Ke-44 kasus tersebut terkait dengan domain HKI, yakni kasus pelanggaran hak cipta, paten, merek, desain industri, dan Rahasia Dagang. Dan menurut Direktur Penyidikan Kementerian Hukum dan HAM, Mohammad Adri, mengatakan, dari 44 kasus pelanggaran HKI tersebut, kasus yang paling banyak adalah kasus pelanggaran merek yang mencapai 27 kasus. Terbanyak kedua, kasus pelanggaran desain industri (7 kasus) dan kasus hak cipta (4 kasus). Sisanya kasus paten dan Rahasia Dagang. Masalah software komputer ilegal atau bajakan, terdapat dalam kasus hak cipta.