Tugas Proposal Akuntansi Keperilakuan Rahmatia Eka Putri (18121065) A1 Universitas Yapis Papua

Pembangunan nasional Indonesia, khususnya di bidang ekonomi terus diupayakan dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup masyarakat. Pencapaian sasaran dan target pembangunan ekonomi membutuhkan sumber pembiayaan yang cukup. Agar dapat meraih tujuan tersebut, pajak dianggap sebagai alat fiskal yang sangat kuat untuk mencapai tujuan target ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilisasi, serta distribusi pendapatan dan kekayaan yang lebih adil. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan akan cenderung menjadi wajib pajak tidak patuh. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak mengenai peraturan pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Dalam proses peningkatan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak, pemerintah setiap tahun berusaha memperbaiki sistem administrasi perpajakan. Upaya pemerintah tersebut diwujudkan dengan diterapkannya modernisasi perpajakan sejak dua dekade yang lalu. Pembaharuan sistem ini yaitu sistem pemungutan pajak dimana yang sebelumnya dilakukan secara official assessment system berubah menjadi self assessment system. Salah satu cara yang ditempuh guna menghasilkan reformasi adalah dengan modernisasi administrasi perpajakan. Tujuan modernisasi adalah terjadinya perubahan paradigm perpajakan antara lain, meningkatkan kepatuhan pajak, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan memacu produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Konsep dari modernisasi perpajakan adalah pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance).