Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

KURIKULUM BELA NEGARA DI TINGKAT PENDIDIKAN TINGGI: PROSPEKTIF KETIMPANGAN DALAM SISTEM PERTAHANAN INDONESIA

View through CrossRef
<p>Kebijakan bela negara merupakan salah satu upaya Kementerian Pertahanan Indonesia dalam membentuk kekuatan pertahanan nirmiliter. Pada implementasinya, kebijakan ini mendorong pembentukan suatu kurikulum yang sesuai dengan kebijakan dan pendidikan bela negara. Kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan bela negara saat ini terdiri dari empat poin pembelajaran, yaitu pelatihan kewarganegaraan, pelatihan militer wajib, pelatihan sesuai profesi, dan pelatihan ala TNI. Kurikulum ini mempunyai lima nilai dasar, yaitu cinta tanah air, rela berkorban, sadar berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai ideologi negara, dan kemampuan bela negara, baik secara fisik maupun non-fisik. Kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah saat ini mempunyai prospek ketimpangan dalam sistem pertahanan semesta yang membutuhkan kesetimbangan antara pertahanan militer dan nirmiliter. Artikel ini mengulas prospek tersebut dengan merumuskan kesetimbangan interaksi pertahanan militer dan nirmiliter yang menghasilkan postur pertahanan dengan tiga unsurnya, yaitu kekuatan, kemampuan, dan penggelaran. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa pendidikan bela negara yang berlangsung saat ini dapat menghasilkan ketimpangan dalam sistem pertahanan Indonesia. Oleh karena itu, perubahan pada metode pembentukan dan pelaksanaan kurikulum bela negara sangat dibutuhkan. Selain itu, target utama pendidikan ini seharusnya digeser pada perguruan tinggi dengan pertimbangan berupa kematangan berpikir, pembentukan jati diri, dan potensi generasi muda.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Kata Kunci:</strong> bela negara, kesetimbangan, ketimpangan, kurikulum, sistem pertahanan</p>
Title: KURIKULUM BELA NEGARA DI TINGKAT PENDIDIKAN TINGGI: PROSPEKTIF KETIMPANGAN DALAM SISTEM PERTAHANAN INDONESIA
Description:
<p>Kebijakan bela negara merupakan salah satu upaya Kementerian Pertahanan Indonesia dalam membentuk kekuatan pertahanan nirmiliter.
Pada implementasinya, kebijakan ini mendorong pembentukan suatu kurikulum yang sesuai dengan kebijakan dan pendidikan bela negara.
Kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan bela negara saat ini terdiri dari empat poin pembelajaran, yaitu pelatihan kewarganegaraan, pelatihan militer wajib, pelatihan sesuai profesi, dan pelatihan ala TNI.
Kurikulum ini mempunyai lima nilai dasar, yaitu cinta tanah air, rela berkorban, sadar berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai ideologi negara, dan kemampuan bela negara, baik secara fisik maupun non-fisik.
Kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah saat ini mempunyai prospek ketimpangan dalam sistem pertahanan semesta yang membutuhkan kesetimbangan antara pertahanan militer dan nirmiliter.
Artikel ini mengulas prospek tersebut dengan merumuskan kesetimbangan interaksi pertahanan militer dan nirmiliter yang menghasilkan postur pertahanan dengan tiga unsurnya, yaitu kekuatan, kemampuan, dan penggelaran.
Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa pendidikan bela negara yang berlangsung saat ini dapat menghasilkan ketimpangan dalam sistem pertahanan Indonesia.
Oleh karena itu, perubahan pada metode pembentukan dan pelaksanaan kurikulum bela negara sangat dibutuhkan.
Selain itu, target utama pendidikan ini seharusnya digeser pada perguruan tinggi dengan pertimbangan berupa kematangan berpikir, pembentukan jati diri, dan potensi generasi muda.
</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Kata Kunci:</strong> bela negara, kesetimbangan, ketimpangan, kurikulum, sistem pertahanan</p>.

Related Results

PENGARUH SOSIALISASI BELA NEGARA TERHADAP SIKAP BELA NEGARA GURU SEKOLAH DASAR DI JAKARTA
PENGARUH SOSIALISASI BELA NEGARA TERHADAP SIKAP BELA NEGARA GURU SEKOLAH DASAR DI JAKARTA
<p>Penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa besar pengaruh kegiatan sosialisasi bela negara yang diselenggarakan Direktorat Bela Negara Kementerian Pertahanan Republik In...
STRATEGI PERCEPATAN PENGUASAAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI PERTAHANAN: STUDI KASUS KOREA SELATAN
STRATEGI PERCEPATAN PENGUASAAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI PERTAHANAN: STUDI KASUS KOREA SELATAN
Abstrak: Permasalahan utama Indonesia dalam penguasaan teknologi dan industri pertahanan terletak pada lemahnya regulasi sistem akusisi pertahanan yang mengakomodir proses penyerap...
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
tugas hukum tata negara
tugas hukum tata negara
Tujuan Hukum Tata Negara yang di simpulkan beberapa definisi di atas,bahwa hukum HTN mengkaji beberapa aspek krusial,yakni Negara/ organ Negara,hubungan antara organ/lembaga Negara...
RE-INVENTING GINI RASIO DATA PENGELUARAN (KONSUMSI): KETIMPANGAN HARGA (GINI BIAS) ATAU KETIMPANGAN KESEJAHTERAAN (GINI RIIL)
RE-INVENTING GINI RASIO DATA PENGELUARAN (KONSUMSI): KETIMPANGAN HARGA (GINI BIAS) ATAU KETIMPANGAN KESEJAHTERAAN (GINI RIIL)
Indeks gini menjadi salah satu sasaran pokok kinerja kabinet Presiden Jokowi, tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024. Untuk memenuhi indikator indeks gini tersebut, dig...
DIPLOMASI PERTAHANAN SEBAGAI BAGIAN DARI DIPLOMASI TOTAL RI
DIPLOMASI PERTAHANAN SEBAGAI BAGIAN DARI DIPLOMASI TOTAL RI
<p>Diplomasi pertahanan merupakan bagian dari diplomasi total RI. Dalam konteks ini, dimaknai sebagai sistem pertahanan negara yang dilakukan secara dini oleh pemerintah dan ...
EVALUASI INDUSTRI PERTAHANAN DALAM RANGKA KEMANDIRIAN ALUTSISTA DENGAN BERCERMIN PADA INDUSTRI PERTAHANAN NEGARA MAJU
EVALUASI INDUSTRI PERTAHANAN DALAM RANGKA KEMANDIRIAN ALUTSISTA DENGAN BERCERMIN PADA INDUSTRI PERTAHANAN NEGARA MAJU
Kemandirian alutsista nasional dalam memproduksi alat pertahanan dan keamanan dalam suatu negara akan dapat memberikan efek deterrent dalam pergaulan antar negara secara regional m...

Back to Top