Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

DEMOKRASI EKONOMI PANCASILADAN KUBANGAN KAPITALISME GLOBAL DALAM KEBIJAKANINDUSTRI KETENAGALISTRIKAN INDONESIA

View through CrossRef
Tujuan: Artikel ini mengkaji tentang pengaruh kapitalisme global dalam kebijakan industri ketenagalistrikan di Indonesia.Metodologi:  Kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Kajian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan pendekatan historis-fenomenologis, yang meneliti sejarah kapitalisme industri ketenagalistrikan dan fenomena pada kapitalisme ketenagalistrikan di Indonesia.Temuan: Kebijakan Industri Ketenagalistrikan di  Indonesia yang berdasarkan ekonomi Pancasila terseret ke kubangan pusaran arus  kapitalisme global dan kedepanya akan berimplikasi terhadap keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia di bidang energi listrik sebagai bagian pondasi dalam struktur ekonomi.Kegunaan: Kebijakan Industri Ketenagalistrikan di  Indonesia harus mempertimbangkan komposisi kepemilikan dengan prosentase bahwa negara lebih dominan kepemilikannya dibanding swasta atau asing, sehingga negara Indonesia tidak  terjebak oleh kubangan kapitalisme global dalam kebijakan ketenagalistrikan.Kebaruan/Orisinalitas: Sistem demokrasi ekonomi Indonesia yaitu demokrasi ekonomi Pancasila yang berketuhanan Yang Maha Esa seharusnya tidak membiarkan sistem ekonomi liberal berkuasa atas struktur bisnis energi listrik di Indonesia
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Title: DEMOKRASI EKONOMI PANCASILADAN KUBANGAN KAPITALISME GLOBAL DALAM KEBIJAKANINDUSTRI KETENAGALISTRIKAN INDONESIA
Description:
Tujuan: Artikel ini mengkaji tentang pengaruh kapitalisme global dalam kebijakan industri ketenagalistrikan di Indonesia.
Metodologi:  Kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative.
Kajian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan pendekatan historis-fenomenologis, yang meneliti sejarah kapitalisme industri ketenagalistrikan dan fenomena pada kapitalisme ketenagalistrikan di Indonesia.
Temuan: Kebijakan Industri Ketenagalistrikan di  Indonesia yang berdasarkan ekonomi Pancasila terseret ke kubangan pusaran arus  kapitalisme global dan kedepanya akan berimplikasi terhadap keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia di bidang energi listrik sebagai bagian pondasi dalam struktur ekonomi.
Kegunaan: Kebijakan Industri Ketenagalistrikan di  Indonesia harus mempertimbangkan komposisi kepemilikan dengan prosentase bahwa negara lebih dominan kepemilikannya dibanding swasta atau asing, sehingga negara Indonesia tidak  terjebak oleh kubangan kapitalisme global dalam kebijakan ketenagalistrikan.
Kebaruan/Orisinalitas: Sistem demokrasi ekonomi Indonesia yaitu demokrasi ekonomi Pancasila yang berketuhanan Yang Maha Esa seharusnya tidak membiarkan sistem ekonomi liberal berkuasa atas struktur bisnis energi listrik di Indonesia.

Related Results

Demokrasi
Demokrasi
Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubu...
Demokrasi
Demokrasi
Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubu...
Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran
Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran
<p><em>Abstrak</em> - <strong>Kelahiran Republik Islam Iran tidak lepas dari peran Ayatollah Imam Khomeini, pemimpin spiritual ulama, sekaligus pemimpin pol...
DEMOKRASI DI TENGAH TANTANGAN KEMAJEMUKAN BANGSA INDONESIA
DEMOKRASI DI TENGAH TANTANGAN KEMAJEMUKAN BANGSA INDONESIA
Indonesia merupakan negara dengan tingkat kemajemukan budaya, etnis, dan agama yang sangat tinggi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai laboratorium sosial dalam penerapan demokras...
PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERDASARKAN DEMOKRASI EKONOMI
PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERDASARKAN DEMOKRASI EKONOMI
1.PendahuluanDalam kesempatan ini akan disajikan sebuah uraian yang menjelaskan pembangunan ekonomi yang berdasarkan demokrasi ekonomi. Dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 Bab III ...
Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus Law
Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus Law
<p>Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk pemerintahan demokrasi secara tepat ketika <em>omnibus law</em> diterapkan. Metode penelitian yang digunakan dalam p...
BENTUK PEMERINTAHAN PERSPEKTIF OMNIBUS LAW
BENTUK PEMERINTAHAN PERSPEKTIF OMNIBUS LAW
Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk pemerintahan demokrasi secara tepat ketika omnibus law diterapkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan meto...
KRITIK ISLAM TERHADAP SISTEM EKONOMI KONTEMPORER
KRITIK ISLAM TERHADAP SISTEM EKONOMI KONTEMPORER
Masalah ekonomi adalah masalah yang tidah bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa tidak pernah puas dengan apa yang telah dimilikinya, sed...

Back to Top