Javascript must be enabled to continue!
Paradoks Pembangunan Dalam Kemiskinan Struktural Di Papua
View through CrossRef
Artikel ini bertujuan untuk melihat kemiskinan struktural di Papua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur tentang Papua, dimulai dengan pemeriksaan terhadap kebijakan pembangunan untuk Papua sejak era Orde Baru hingga saat ini. Berdasarkan temuan, ada kesamaan paradigma pembangunan Papua pada masa orde baru dan era reformasi. Papua dianggap tak lebih sebagai objek pembangunan. Hal ini terbukti dengan adanya operasi perusahaan tambang multinasional yang mengarah ke beberapa kekerasan terhadap orang Papua yang disebabkan oleh pendekatan militer yang digunakan oleh pemerintah. Pelaksanaan otonomi khusus di Papua menjanjikan pembangunan yang dipercepat. Namun, di tengah-tengah pelaksanaan otonomi khusus yang gagal, pemerintah memberlakukan paradigma lain yang menyerahkan kebijakan pembangunan pengelolaan pangan dan energi kepada pihak swasta melalui proyek-proyek besar bernama MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate). MIFEE menawarkan beberapa mimpi kosong dengan dalih untuk membangun makanan Indonesia kepada dunia. Bahkan, kebijakan itu tidak dimaksudkan untuk mendukung kehidupan orang Papua. Oleh karena itu, kemiskinan di Papua semakin akut karena kebijakan pemerintah atas nama pembangunan ekonomi kurang aspek sosial.
Title: Paradoks Pembangunan Dalam Kemiskinan Struktural Di Papua
Description:
Artikel ini bertujuan untuk melihat kemiskinan struktural di Papua.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur tentang Papua, dimulai dengan pemeriksaan terhadap kebijakan pembangunan untuk Papua sejak era Orde Baru hingga saat ini.
Berdasarkan temuan, ada kesamaan paradigma pembangunan Papua pada masa orde baru dan era reformasi.
Papua dianggap tak lebih sebagai objek pembangunan.
Hal ini terbukti dengan adanya operasi perusahaan tambang multinasional yang mengarah ke beberapa kekerasan terhadap orang Papua yang disebabkan oleh pendekatan militer yang digunakan oleh pemerintah.
Pelaksanaan otonomi khusus di Papua menjanjikan pembangunan yang dipercepat.
Namun, di tengah-tengah pelaksanaan otonomi khusus yang gagal, pemerintah memberlakukan paradigma lain yang menyerahkan kebijakan pembangunan pengelolaan pangan dan energi kepada pihak swasta melalui proyek-proyek besar bernama MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate).
MIFEE menawarkan beberapa mimpi kosong dengan dalih untuk membangun makanan Indonesia kepada dunia.
Bahkan, kebijakan itu tidak dimaksudkan untuk mendukung kehidupan orang Papua.
Oleh karena itu, kemiskinan di Papua semakin akut karena kebijakan pemerintah atas nama pembangunan ekonomi kurang aspek sosial.
Related Results
PEMETAAN EFEK SPASIAL KEMISKINAN SELURUH KABUPATEN DI INDONESIA
PEMETAAN EFEK SPASIAL KEMISKINAN SELURUH KABUPATEN DI INDONESIA
Kemiskinan menjadi salah satu penghambat sulitnya suatu daerah/negara untuk maju. Kemiskinan menyebabkan menurunnya kualitas sumberdaya manusia, akibat ketidakmampuan mengakses pen...
Bisnis dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua
Bisnis dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua
Tulisan ini menarik karena menggambarkan secara jelas benang merah Bisnis dan Pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Permasalahan Bisnis dan Pelanggaran HAM di Papua dibahas oleh...
BABI DALAM BUDAYA PAPUA (Pig in The Papua Culture)
BABI DALAM BUDAYA PAPUA (Pig in The Papua Culture)
The pig is an integral part of the culture in the highlands of Papua. Nevertheless, to this day still happening cross of opinion among experts about when the first swine entered in...
Implementasi Kebijakan Bangga Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua
Implementasi Kebijakan Bangga Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten ...
DAMPAK ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) TERHADAP PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN DAN PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN
DAMPAK ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) TERHADAP PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN DAN PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN
Tujuan Penelitian: Untuk menganalisa dampak pendistribusian ZIS dalam mereduksi tingkat kemiskinan dan mempercepat proses pengentasan kemiskinan dengan mengambil studi kasus Lembag...
Analisis Kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta
Analisis Kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta
Abstract. Poverty is a serious problem that exists in Indonesia, especially the Province in D.I Yogyakarta. Poverty occurs due to various factors, including the high unemployment r...
Pemodelan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten/ Kota Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2017-2022 dengan Regresi Data Panel
Pemodelan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten/ Kota Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2017-2022 dengan Regresi Data Panel
Kemiskinan merupakan salah satu indikator terjadinya kesenjangan pembangunan. Salah satu alat ukur untuk mengetahui tingkat kemiskinan di suatu daerah adalah Indeks Kedalaman Kemis...
IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN “PROSPEK” (PROGRAM STRATEGIS PEMBANGUNAN KAMPUNG) DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT PAPUA MANDIRI DAN SEJAHTERA DI KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA (Studi Kasus di Distrik Sentani Barat, Sentani, dan Sentani Timur)
IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN “PROSPEK” (PROGRAM STRATEGIS PEMBANGUNAN KAMPUNG) DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT PAPUA MANDIRI DAN SEJAHTERA DI KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA (Studi Kasus di Distrik Sentani Barat, Sentani, dan Sentani Timur)
Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang Implementasi Kebijaksanaan Program Strategi Pembangunan Kampung dalam memberdayakan masyarakat Papua “Bangkit Mandiri dan Sejah...

