MELACAK JEJAK POLITIK PERSEBARAN ISLAM ANTARA ELIT KERAJAAN MAJAPAHIT DAN WALI SANGA (KONSOLIDASI HUKUM ISLAM DI JAWA)

Hukum Islam diterapkan di semua tempat di mana umat Islam berada untuk menerapkan ajaran-ajaran Islam dari Al-Qur’an dan sunnah, juga qaul-qaul ulama dalam ijma dan qiyas. Penerapannya di masing-masing tempat selalu berhubungan dengan politik hukum kekuasaan dan keadaan di mana wilayah itu berada, serta adanya musyawarah dan politik hukum kekuasaan di antara para ulama dan penguasa. Khususnya di masyarakat Jawa, hal ini terlihat dengan jelas, bagaimana elit bangsawan dan ulama berperan, sehingga corak politik hukum kekuasaan di kalangan muslim Jawa memiliki dimensinya karena ada dialektika lokal daerah, prakrassa ulama dan elit bangsawan.  Tulisan ini ingin melihat politik hukum kekuasaan yang dijalankan ulama dan elit bangsawan di tanah Jawa di masa-masa awal, untuk dijadikan bahan refleksi bagi pengembangan gerakan Islam kultural di Jawa, dengan tetap mengacu pada hukum Islam yang, dalam batas-batas tertentu harus diterapkan secara fleksibel, selain pada soal hukum-hukum elementer, seperti sholat, puasa, dan haji. Oleh karena itu, tulisan ini ingin melacak: politik penyebaran Islam dalam menerapkan hukum Islam di dalam masyarakat Jawa, hubungan elit bangsawan dan ulama penyebar Islam di masa awal, da hukum Islam secara kultural yanmg diterapkan di masyarakat Jawa; dan relevansinya untuk saat ini.