Javascript must be enabled to continue!
METODE PENETAPAN OBJEK HUKUM ISLAM (MAHKUM FIH): (STUDI KASUS PADA PENENTUAN PERBUATAN HUKUM DALAM ATURAN LALU LINTAS)
View through CrossRef
Abstract
In this article the author describes material with the theme of mahkum fih, where mahkum fih itself is the act or act or behavior of mukallaf which is closely related to sharia law, the sharia command is characterized by mandatory, haram, makruh, mandub or, permissible when in the form of law. taklifi. As for if it is in the form of wadh'i law, then sometimes it is in the form of mukallaf acts as in muammalah and jinayat. And sometimes not in the form of an act of mukallaf. One of the principles of recognition and protection related to human dignity has been outlined in QS al Isra verse 33 which can be drawn a legal line that humans are prohibited from taking the lives of both other people and their own lives. Here it is clear that the right to life and the right to protection for life are obligatory on state administrators. The author's analysis of the argument that can be used to give taklif to the mukallaf regarding traffic rules is QS al Isra verse 33, where the meaning of QS al Isra verse 33 is: "And do not kill a soul that Allah has forbidden (killing him), except for a right reason and whoever is killed unjustly, then indeed, We have given power to his guardian, but do not let his guardian exceed the limit in killing. Indeed, he is the one who gets help."
Abstrak
Dalam artikel ini penulis memaparkan materi dengan tema mahkum fih, dimana mahkum fih itu sendiri ialah perbutan atau tindakan atau perilaku mukallaf yag erat kaitannya dengan hukum Syari’, perintah Syari’ tersebut disifati dengan wajib, haram, makruh, mandub atau, mubah ketika berupa hukum taklifi. Adapun apabila berupa hukum wadh’I, maka terkadang berupa perbuatan mukallaf seperti pada muammalah dan jinayat. Dan terkadang tidak berupa perbuatan mukallaf. Salah satu prinsip pengakuan dan perlindungan yang berkaitan dengan martabat manusia itu telah digariskan dalam QS al Isra ayat 33 yang dimana dapat ditarik suatu garis hukum bahwa manusia dilarang menghilangkan nyawa baik nyawa orang lain maupun nyawanya sendiri. Disini terlihat jelas bahwa hak untuk hidup dan hak atas perlindungan untuk dihidup diwajibkan pada penyelanggara Negara.analisa penulis dalil yang bisa digunakan untuk memberikan taklif terhadap mukallaf mengenai tata tertib dalam lalu lintas ialah QS al Isra ayat 33, dimana pengertian dari QS al Isra ayat 33 ialah : “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu alasan yang benar dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”
Title: METODE PENETAPAN OBJEK HUKUM ISLAM (MAHKUM FIH): (STUDI KASUS PADA PENENTUAN PERBUATAN HUKUM DALAM ATURAN LALU LINTAS)
Description:
Abstract
In this article the author describes material with the theme of mahkum fih, where mahkum fih itself is the act or act or behavior of mukallaf which is closely related to sharia law, the sharia command is characterized by mandatory, haram, makruh, mandub or, permissible when in the form of law.
taklifi.
As for if it is in the form of wadh'i law, then sometimes it is in the form of mukallaf acts as in muammalah and jinayat.
And sometimes not in the form of an act of mukallaf.
One of the principles of recognition and protection related to human dignity has been outlined in QS al Isra verse 33 which can be drawn a legal line that humans are prohibited from taking the lives of both other people and their own lives.
Here it is clear that the right to life and the right to protection for life are obligatory on state administrators.
The author's analysis of the argument that can be used to give taklif to the mukallaf regarding traffic rules is QS al Isra verse 33, where the meaning of QS al Isra verse 33 is: "And do not kill a soul that Allah has forbidden (killing him), except for a right reason and whoever is killed unjustly, then indeed, We have given power to his guardian, but do not let his guardian exceed the limit in killing.
Indeed, he is the one who gets help.
"
Abstrak
Dalam artikel ini penulis memaparkan materi dengan tema mahkum fih, dimana mahkum fih itu sendiri ialah perbutan atau tindakan atau perilaku mukallaf yag erat kaitannya dengan hukum Syari’, perintah Syari’ tersebut disifati dengan wajib, haram, makruh, mandub atau, mubah ketika berupa hukum taklifi.
Adapun apabila berupa hukum wadh’I, maka terkadang berupa perbuatan mukallaf seperti pada muammalah dan jinayat.
Dan terkadang tidak berupa perbuatan mukallaf.
Salah satu prinsip pengakuan dan perlindungan yang berkaitan dengan martabat manusia itu telah digariskan dalam QS al Isra ayat 33 yang dimana dapat ditarik suatu garis hukum bahwa manusia dilarang menghilangkan nyawa baik nyawa orang lain maupun nyawanya sendiri.
Disini terlihat jelas bahwa hak untuk hidup dan hak atas perlindungan untuk dihidup diwajibkan pada penyelanggara Negara.
analisa penulis dalil yang bisa digunakan untuk memberikan taklif terhadap mukallaf mengenai tata tertib dalam lalu lintas ialah QS al Isra ayat 33, dimana pengertian dari QS al Isra ayat 33 ialah : “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu alasan yang benar dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan.
Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.
”.
Related Results
Peran Krusial Hakim, Hukum, Al-Mahkum Fih dan Al-Mahkum Alaih dalam Penegakan Hukum Islam
Peran Krusial Hakim, Hukum, Al-Mahkum Fih dan Al-Mahkum Alaih dalam Penegakan Hukum Islam
The enforcement of Islamic law in Indonesia is still marked by various complexities, one of which is the unclear role of Judges, Law, Al-Mahkum Fih (object of law), and Al-Mahkum A...
PENGARUH AKTIVITAS PASAR TERHADAP KARAKTER LALU LINTAS: STUDI KASUS AREA PASAR GEDE SURAKARTA
PENGARUH AKTIVITAS PASAR TERHADAP KARAKTER LALU LINTAS: STUDI KASUS AREA PASAR GEDE SURAKARTA
<p><em>Aktivitas pasar mempengaruhi kondisi lalu lintas di sekitarnya. Karakteristik lalu lintas pada ruas jalan dan lingkungan yang pada kasus penelitian ini adalah in...
PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA
PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA
Dalam Ilmu Hukum, kita mengenal adanya perbuatan melawan hukum (PMH). Biasanya perbuatan melawan hukum diidentifikasikan dengan perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan ya...
PERHITUNGAN LALU LINTAS HARIAN RATA-RATA PADA PERSIMPANGAN ADI SUCIPTO
PERHITUNGAN LALU LINTAS HARIAN RATA-RATA PADA PERSIMPANGAN ADI SUCIPTO
Lalu lintas Harian Rata-rata adalah volume lalu lintas rata-rata dalam satu hari dari cara memperoleh data dikenal 2 jenis lalu lintas harian rata-rata, yaitu lalu lintas harian ra...
Lambang Lalu Lintas (Kajian Ontologis, Epistimologi,Dan Aksiologi)
Lambang Lalu Lintas (Kajian Ontologis, Epistimologi,Dan Aksiologi)
Penggunaan rambu atau lambang lalu lintas menjadi aturan wajib yang perlu dipahami dan ditaati oleh setiap Masyarakat,baik itu Masyarakat Indonesia maupun dunia, tetapi tidak semu...
PELAKSANAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DALAM MENCEGAH PELANGGARAN KECELAKAAN LALU LINTAS KEPADA PELAJAR DI WILAYAH HUKUM POLRES BANGLI
PELAKSANAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DALAM MENCEGAH PELANGGARAN KECELAKAAN LALU LINTAS KEPADA PELAJAR DI WILAYAH HUKUM POLRES BANGLI
Permasalahan mengenai pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar kerap menjadi problema serius di Indonesia karena kian tahun cenderung mengalami peningkat...
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN MEDIASI PENAL DI WILAYAH KABUPATEN BULELENG
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN MEDIASI PENAL DI WILAYAH KABUPATEN BULELENG
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan mediasi penal dan faktor-faktor yang menghambat p...
Optimalisasi satuan lalu lintas Polres Gresik dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran muatan
Optimalisasi satuan lalu lintas Polres Gresik dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran muatan
Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalisasi satuan lalu lintas untuk menanggulangi kecelakaan akibat pelanggaran muatan. Metode yang digunakan yakni penelitian kualitatif. Hasi...

