Tinjauan Yuridis Terkait Pemasangan Tiang Listrik yang Tidak Ada Izin dari Pemilik Tanahnya

Sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2009 yang mengatur tentang ketenagalistrikan yang dimana pemasangan tiang listrik tanpa izin dari pemilik tanahnya terlebih dahulu oleh PT.PLN diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2009, terutama dalam Pasal 27 dan Pasal 31. Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban hukum bagi pihak yang melakukan pemasangan tiang listrik tanpa izin, hak-hak dan kewajiban pemilik tanah, serta kemungkinan tindakan hukum yang dapat diambil oleh pemilik tanah untuk menanggapi pelanggaran tersebut. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang undangan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi sang pemilik tanah yang tanahnya dipasang tiang listrik tanpa izin terlebih dahulu. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib membayar ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah atau hak atas tanah, bangunan, dan peralatan yang dapat dilaksanakan itu benar. kompensasi. Properti yang secara langsung digunakan oleh pemegang izin untuk memasok listrik, serta bangunan dan peralatan yang terletak di lokasi tersebut, akan diberi kompensasi sesuai dengan hak atas properti tersebut. Selain itu, pemegang konsesi juga harus membayar kompensasi atas penggunaan lahan tidak langsung yang mungkin terkena dampak pasokan listrik, yang dapat mengurangi nilai ekonomi dari fasilitas, bangunan, dan tanah yang dilalui infrastruktur ketenagalistrikan.