Javascript must be enabled to continue!
Pengumpulan Data Persepsi Internal dan Eksternal dalam Rangka Pengukuran Indeks Tata Kelola Online (ITK-O) Polres Klaten Tahun 2022
View through CrossRef
Indeks Tata Kepolisian (ITK) merupakan alat untuk mengukur sejauh mana kinerja tata kelola kepolisian baik di level Mabes, Polda maupun Polres menggunakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pengukuran ITK ini telah dilaksanakan sejak tahun 2015 berdasarkan semangat untuk mewujudkan profesionalisme Polri yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Pengukuran ini menerapkan prinsip tata kelola kepolisian yang baik: kompetensi, responsif, perilaku, transparansi, keadilan, efektivitas dan akuntabilitas. Penilaian persepsional dari pihak internal dan eksternal atas layanan Polres Klaten meliputi: SIM, SKCK, BPKB, tilang, sidik jari, dan pengaduan masyarakat dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pelayanan, rawan pungutan liar, KKN dalam proses pengurusan administrasi. Dengan melibatkan total 98 responden yang terdiri dari 51 responden internal dan 47 responden eksternal, pengukuran ITK-O Polres Klaten dilakukan secara serempak di Aula Satya Haprabu Polres Klaten pada 26 Oktober 2022. Keseluruhan responden mengisi survei secara daring melalui smartphone masing-masing. Kendala teknis yang dihadapi lebih banyak disebabkan dari faktor aplikasi ITK yang kurang mobile-friendly sehingga keterbacaan teks kurang maksimal. Di sisi lain, karena sistem tidak dapat menyimpan hasil jawaban secara otomatis dari setiap pertanyaan yang dijawab, terpaksa beberapa responden mengulang pengisian dari awal karena salah pencet tombol ketika unggah identitas diri.
Universitas Widya Dharma Klaten
Title: Pengumpulan Data Persepsi Internal dan Eksternal dalam Rangka Pengukuran Indeks Tata Kelola Online (ITK-O) Polres Klaten Tahun 2022
Description:
Indeks Tata Kepolisian (ITK) merupakan alat untuk mengukur sejauh mana kinerja tata kelola kepolisian baik di level Mabes, Polda maupun Polres menggunakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Pengukuran ITK ini telah dilaksanakan sejak tahun 2015 berdasarkan semangat untuk mewujudkan profesionalisme Polri yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
Pengukuran ini menerapkan prinsip tata kelola kepolisian yang baik: kompetensi, responsif, perilaku, transparansi, keadilan, efektivitas dan akuntabilitas.
Penilaian persepsional dari pihak internal dan eksternal atas layanan Polres Klaten meliputi: SIM, SKCK, BPKB, tilang, sidik jari, dan pengaduan masyarakat dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pelayanan, rawan pungutan liar, KKN dalam proses pengurusan administrasi.
Dengan melibatkan total 98 responden yang terdiri dari 51 responden internal dan 47 responden eksternal, pengukuran ITK-O Polres Klaten dilakukan secara serempak di Aula Satya Haprabu Polres Klaten pada 26 Oktober 2022.
Keseluruhan responden mengisi survei secara daring melalui smartphone masing-masing.
Kendala teknis yang dihadapi lebih banyak disebabkan dari faktor aplikasi ITK yang kurang mobile-friendly sehingga keterbacaan teks kurang maksimal.
Di sisi lain, karena sistem tidak dapat menyimpan hasil jawaban secara otomatis dari setiap pertanyaan yang dijawab, terpaksa beberapa responden mengulang pengisian dari awal karena salah pencet tombol ketika unggah identitas diri.
Related Results
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
This study examines the role of corporate governance in moderating the influence of green accounting disclosure, corporate social responsibility (CSR), and firm size on the financi...
Good University Governance
Good University Governance
Tata kelola universitas merupakan proses pengelolaan dan pengaturan yang efektif dan efisien atas semua aspek kehidupan universitas, mulai dari kebijakan akademik dan administratif...
EFEKTIFITAS TATA KELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
EFEKTIFITAS TATA KELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
Kompleksitas permasalahan terkait tata kelola Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Agama menjadi problem krusial yang berdampak pada capaian sasaran strategis peningkatan kualitas...
tugas hukum tata negara
tugas hukum tata negara
Tujuan Hukum Tata Negara yang di simpulkan beberapa definisi di atas,bahwa hukum HTN mengkaji beberapa aspek krusial,yakni Negara/ organ Negara,hubungan antara organ/lembaga Negara...
Strategi Komunikasi Polres Sambas dalam Menyampaikan Pesan Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)
Strategi Komunikasi Polres Sambas dalam Menyampaikan Pesan Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)
Strategi komunikasi diperlukan agar kegiatan komunikasi bisa berjalan dengan baik. Strategi komunikasi ini diterapkan Polres Sambas dalam menyampaikan pesan Kamtibmas. Adapun tujua...
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
ANISHA-HTN
ANISHA-HTN
NAMA:ANISHANIM :10200120233KELAS :HTN-FMATA KULIAH:HUKUM TATA NEGARAHUKUM TATA NEGARAA.Pengertian Hukum tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kek...
DEMENSI BUDAYA LOKAL DALAM TRADISI HAUL DAN MAULIDAN BAGI KOMUNITAS SEKARBELA MATARAM
DEMENSI BUDAYA LOKAL DALAM TRADISI HAUL DAN MAULIDAN BAGI KOMUNITAS SEKARBELA MATARAM
<p>Penelitian ini dilakukan di Kotamadya<br />Mataram Nusa Tenggara Barat. Sasaran<br />penelitian adalah suatu masyarakat lokal yang<br />menamakan dirinya...

