Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Kedudukan Lembaga Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Prespektif Hukum Positif Indonesia

View through CrossRef
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa serta mengkaji konstruksi yuridis kedudukan dan pemberlakuan sanksi hukum atas pelanggaran disiplin tenaga kesehatan kedokteran oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statue approach, analytical approach, conceptual approach, menggunakan metode Analisa analisis data kualititif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, berperan penting dalam menegakkan standar etika dan disiplin profesi kedokteran di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Sebagai lembaga quasi-judicial di bawah Konsil Kedokteran Indonesia, memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh tenaga medis, dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Pemberlakuan sanksi hukum atas pelanggaran disiplin tenaga kesehatan kedokteran oleh MKDKI merupakan langkah penting dalam menjaga standar etika dan profesionalisme di bidang kedokteran. Meskipun terdapat berbagai tantangan, peran MKDKI dalam menegakkan disiplin tetap krusial untuk melindungi masyarakat dan memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Title: Kedudukan Lembaga Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Prespektif Hukum Positif Indonesia
Description:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa serta mengkaji konstruksi yuridis kedudukan dan pemberlakuan sanksi hukum atas pelanggaran disiplin tenaga kesehatan kedokteran oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statue approach, analytical approach, conceptual approach, menggunakan metode Analisa analisis data kualititif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, berperan penting dalam menegakkan standar etika dan disiplin profesi kedokteran di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
Sebagai lembaga quasi-judicial di bawah Konsil Kedokteran Indonesia, memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh tenaga medis, dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat.
Pemberlakuan sanksi hukum atas pelanggaran disiplin tenaga kesehatan kedokteran oleh MKDKI merupakan langkah penting dalam menjaga standar etika dan profesionalisme di bidang kedokteran.
Meskipun terdapat berbagai tantangan, peran MKDKI dalam menegakkan disiplin tetap krusial untuk melindungi masyarakat dan memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Related Results

Strategi Dakwah Majelis At-tazkiyah Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Pemuda
Strategi Dakwah Majelis At-tazkiyah Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Pemuda
  Abstract. Majelis Ta’lim serves as a learning forum with the purpose of studying and teaching religious knowledge, particularly in Islam. It is generally attended by individuals...
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
tugas hukum tata negara
tugas hukum tata negara
Tujuan Hukum Tata Negara yang di simpulkan beberapa definisi di atas,bahwa hukum HTN mengkaji beberapa aspek krusial,yakni Negara/ organ Negara,hubungan antara organ/lembaga Negara...
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand
Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Memahami bagaimana sistem perkawinan nasional di Indonesia dan Thailand, (2) Latar belakang pemberlakuan hukum perkawinan Islam di Indonesia dan ...
Evaluasi Kesesuaian Pola Bangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Evaluasi Kesesuaian Pola Bangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Fungsi dan Tujuan dari pendirian Lembaga Pemasyarakatan menjadikan pembangunannya tak dapat dilakukan secara asal, diperlukan standar dan standarisasi agar bangunan Lembaga Pemasya...
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia
<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Sooner or later Indonesia will have its own law of contract. Reasons ...
ANISHA-HTN
ANISHA-HTN
NAMA:ANISHANIM :10200120233KELAS :HTN-FMATA KULIAH:HUKUM TATA NEGARAHUKUM TATA NEGARAA.Pengertian Hukum tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kek...

Back to Top