ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL LAW ON THE FORMATION OF LAWS THROUGH OMNIBUS LAW

Pembentukan undang-undang melalui metode omnibus law merupakan fenomena baru dalam sistem hukum Indonesia. Metode ini memungkinkan penggabungan berbagai ketentuan dari sejumlah undang-undang ke dalam satu regulasi yang bersifat komprehensif. Namun, keberlakuan metode tersebut menimbulkan perdebatan dalam perspektif hukum tata negara, khususnya terkait asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum, konsep, serta implikasi metode omnibus law dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode omnibus law telah diakomodasi dalam hukum positif Indonesia melalui Pasal 64A UU No. 13 Tahun 2022, namun implementasinya tetap harus memperhatikan asas keterbukaan, kejelasan rumusan, serta partisipasi publik. The enactment of legislation through the omnibus law method constitutes a new phenomenon within the Indonesian legal system. This method enables the consolidation of various provisions from multiple statutes into a single comprehensive regulation. However, its implementation has generated debate from a constitutional law perspective, particularly in relation to the principles governing the formation of legislation as stipulated in Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011. This paper aims to analyze the legal basis, concept, and implications of the omnibus law method in law-making in Indonesia. The research employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that the omnibus law method has been accommodated in Indonesian positive law through Article 64A of Law No. 13 of 2022; however, its implementation must still observe the principles of transparency, clarity of formulation, and public participation.