Javascript must be enabled to continue!
Analisis Pengelolaan Royalti Hak Cipta Dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN.Niaga JKT.PST
View through CrossRef
Kehadiran pencipta serta penulis hebat tentunya dampak yang cukup besar dan dapat menjadi inspirasi bagi khalayak ramai dalam membuat karyanya sendiri, namun tak jarang beberapa karya ciptaan justru diragukan orisinalitasnya yang diakibatkan oleh adanya kesamaan konsep dengan karya lainnya. Ide dan inovasi dalam berkarya bukanlah hal yang mudah untuk diciptakan, guna mencegah dan melindungi hasil kreativitas serta karya yang diciptakan dari tindak plagiarisme, hadirlah sejumlah perlindungan hukum terhadap pencipta yang disebut hak cipta. Hak cipta merupakan bentuk perlindungan hukum akan hasil kreativitas individu dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, maupun sastra. Di Indonesia, hak cipta dilindungi oleh hadirnya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Akan tetapi tak jarang meski perlindungan akan hak cipta telah diterapkan, tetap saja kerap terjadi pelanggaran di atasnya. Pelanggaran hak cipta sendiri terjadi, dikarenakan tidak adanya izin dari pencipta dalam penggunaan ciptaan maupun pelanggaran lisensi dalam penggunaan karya tersebut. Hal ini dapat menimbulkan adanya perkara hukum dan juga mengakibatkan hukuman denda dengan jumlah yang cukup besar. Besaran hukuman denda yang dibayarkan merupakan suatu wujud dari pembayaran royalti terhadap pencipta dalam penggunaan karya cipta. Royalti harus dibayarkan sebagaimana yang telah ditentukan oleh pihak pengadilan dalam putusannya, pembayaran royalty sendiri tentunya perlu dikelola dengan baik agar tidak terjadi pelanggaran hal lain. Oleh karena itu hadirlah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional memiliki peran untuk menangani pengumpulan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik di Indonesia salah satunya ialah pengelolaan royalty berdasarkan putusan pengadilan negeri niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN.Niaga JKT.PST.
PT. Sanskara Karya Internasional
Title: Analisis Pengelolaan Royalti Hak Cipta Dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN.Niaga JKT.PST
Description:
Kehadiran pencipta serta penulis hebat tentunya dampak yang cukup besar dan dapat menjadi inspirasi bagi khalayak ramai dalam membuat karyanya sendiri, namun tak jarang beberapa karya ciptaan justru diragukan orisinalitasnya yang diakibatkan oleh adanya kesamaan konsep dengan karya lainnya.
Ide dan inovasi dalam berkarya bukanlah hal yang mudah untuk diciptakan, guna mencegah dan melindungi hasil kreativitas serta karya yang diciptakan dari tindak plagiarisme, hadirlah sejumlah perlindungan hukum terhadap pencipta yang disebut hak cipta.
Hak cipta merupakan bentuk perlindungan hukum akan hasil kreativitas individu dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, maupun sastra.
Di Indonesia, hak cipta dilindungi oleh hadirnya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
Akan tetapi tak jarang meski perlindungan akan hak cipta telah diterapkan, tetap saja kerap terjadi pelanggaran di atasnya.
Pelanggaran hak cipta sendiri terjadi, dikarenakan tidak adanya izin dari pencipta dalam penggunaan ciptaan maupun pelanggaran lisensi dalam penggunaan karya tersebut.
Hal ini dapat menimbulkan adanya perkara hukum dan juga mengakibatkan hukuman denda dengan jumlah yang cukup besar.
Besaran hukuman denda yang dibayarkan merupakan suatu wujud dari pembayaran royalti terhadap pencipta dalam penggunaan karya cipta.
Royalti harus dibayarkan sebagaimana yang telah ditentukan oleh pihak pengadilan dalam putusannya, pembayaran royalty sendiri tentunya perlu dikelola dengan baik agar tidak terjadi pelanggaran hal lain.
Oleh karena itu hadirlah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional memiliki peran untuk menangani pengumpulan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik di Indonesia salah satunya ialah pengelolaan royalty berdasarkan putusan pengadilan negeri niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.
Sus-HKI/Cipta/2024/PN.
Niaga JKT.
PST.
Related Results
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG LISENSI HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Putusan Nomor: 09/HKI.Hak Cipta/2014/ PN Niaga Jo Putusan M.A Nomor: 80 K/Pdt.Sus-Hki/2016)
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG LISENSI HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Putusan Nomor: 09/HKI.Hak Cipta/2014/ PN Niaga Jo Putusan M.A Nomor: 80 K/Pdt.Sus-Hki/2016)
<p>Abstract<br />This article is aims to determine theregulation of law protection for the copyright licensee and to know the form of legal protection for the copyright...
Perlindungan Hukum Penggunaan Hak Atas Merek Pierre Cardin (Studi kasus Putusan No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN. Niaga.Jkt.Pst)
Perlindungan Hukum Penggunaan Hak Atas Merek Pierre Cardin (Studi kasus Putusan No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN. Niaga.Jkt.Pst)
Ketertarikan merek-merek baru di Indonesia telah menyebabkan persaingan yang tidak sehat, yang menyebabkan pelanggaran seringkali terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk ...
Model Pengaturan Pembagian Harta Bersama pada Proses Perceraian yang Bersumber dari Royalti Hak Cipta
Model Pengaturan Pembagian Harta Bersama pada Proses Perceraian yang Bersumber dari Royalti Hak Cipta
Lagu dan musik yang dihasilkan oleh musisi dapat memiliki nilai ekonomi yang mampu menghidupi rumah tangga begitu pula dengan royalti yang dihasilkan dari adanya hak cipta. Pada be...
Model Pengaturan Pembagian Harta Bersama pada Proses Perceraian yang Bersumber dari Royalti Hak Cipta
Model Pengaturan Pembagian Harta Bersama pada Proses Perceraian yang Bersumber dari Royalti Hak Cipta
Lagu dan musik yang dihasilkan oleh musisi dapat memiliki nilai ekonomi yang mampu menghidupi rumah tangga begitu pula dengan royalti yang dihasilkan dari adanya hak cipta. Pada be...
PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER JALAN NASIONAL
PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER JALAN NASIONAL
ABSTRAKKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Putusan Nomor 09/KPPU-L/2013 menyatakan bahwa terlapor I, terlapor II, terlapor III, terlapor IV, terlapor V, terlapor VI, terl...
Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Transmigrasi (Studi Pada Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020)
Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Transmigrasi (Studi Pada Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020)
Adanya putusan pengadilan dari tingkat Pertama (Nomor 159/Pdt.G/Pn.Smr), Banding (Nomor 169/PDT/2018/PT.SMR), dan Kasasi (Nomor 1293 K/Pdt/2020) hingga saat ini belum ada eksekusi ...
TERSESAT NOMINA “VENTURA”
TERSESAT NOMINA “VENTURA”
ABSTRAKSalah satu kasus kepailitan yang kontroversial adalah kasus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap PT BV. Secara keseluruhan, sembila...
Pembagian Harta Bersama berupa Royalti Lagu/Musik dalam Gugatan Cerai Dikaitkan dengan Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB
Pembagian Harta Bersama berupa Royalti Lagu/Musik dalam Gugatan Cerai Dikaitkan dengan Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB
Abstract. According to the Marriage Law, the definition of marriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and ...

