PENGARUH KENAIKAN PPN DAN TINGKAT PENDAPATAN TERHADAP DAYA BELI MASYARAKAT KOTA TANGERANG

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang vital dalam sistem perpajakan di Indonesia. PPN dikenakan atas transaksi jual beli barang dan jasa, serta termasuk dalam pajak yang bersifat tidak langsung, artinya beban pajak ini ditanggung oleh konsumen akhir. Berdasarkan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 2021 tarif PPN akan mengalami peningkatan pada 1 April 2022 sebesar 11% dari tarif sebelumnya 10%. Badan Pusat Statistik mencatat deflasi 0,12% pada bulan September 2024 menjadi yang terparah dalam lima tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal ini dapat terjadi karena Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 53.993 tenaga kerja di PHK, angka ini akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Masifnya PHK membuat pendapatan masyarakat kelas pekerja menurun hingga dampaknya akan lebih berhemat dalam mengelola keuangan dan hanya mengeluarkan uang untuk kebutuhan prioritas. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kenaikan tarif PPN dan tingkat pendapatan terhadap daya beli masyarakat di Kota Tangerang, khususnya Kecamatan Karawaci dan Kecamatan Cibodas dengan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang merupakan masyarakat Kota Tangerang yang berdomisili di wilayah Kecamatan Karawaci dan Kecamatan Cibodas. Sampel penelitian ditentukan menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 50 sampel yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Analisis regresi linear berganda dilakukan dalam menguji hipotesis penelitian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan PPN secara positif berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, namun pada tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, serta kenaikan PPN dan tingkat pendapatan secara simultan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.