Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Kepada Notaris Penerima Protokol Serta Prakteknya Di Indonesia
View through CrossRef
The aim of the research is to find out and analyze the procedures for submitting protocols to Notaries who are declared dead. The type of research in this research is normative, where an assessment of applicable laws and regulations is carried out. The results of the research concluded that: (1) Submission of the Notary's protocol for declaring death to another Notary as the recipient of the protocol is carried out no later than 30 days by making an official report on the submission of the Notary's protocol which is approved by the Notary's heirs and the recipient of the protocol must be the notary public; (2) The legal position of the Notary who receives the Notary's protocol dies is limited to receiving and keeping the protocol. If there is a legal problem, the notary responsible is the notary relating to the deed; (3) Handing over a deceased Notary's protocol to the recipient Notary is also the authority of the MPD, if the Notary's protocol is not given to the recipient's Notary within 30 days, then the MPD has the authority to take the protocol and hand it over to the Notary receiving the protocol.Keywords: Notary Protocol; Notary Dies
AbstrakTujuan penelitian untuk mengetahui, menganalisis bagaimana prosedur penyerahan protokol Notaris yang dinyatakan meninggal. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah normatif dimana dilakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Penyerahan protokol Notaris dinyatakan meninggal kepada Notaris lain selaku penerima protokol dilaksanakan paling lama 30 hari dengan membuat berita acara penyerahan protokol Notaris yang disetujui oleh ahli waris Notaris dan yang menerima protokol tersebut harus notaris penerima; (2) Kedudukan hukum Notaris yang menerima protokol Notaris meninggal dunia sebatas menerima dan menyimpan protokol tersebut. Apabila terdapat masalah hukum yang bertanggung jawab adalah Notaris yang berkaitan dengan akta tersebut; (3) Penyerahan protokol Notaris yang sudah meninggal kepada Notaris penerima juga kewenangan MPD, jika protokol Notaris tidak diberikan ahli waris kepada Notaris penerima dalam 30 hari maka MPD berwenang mengambil protokol tersebut dan diserahkan pada Notaris penerima protokol.Kata kunci: Protokol Notaris; Notaris Meninggal Dunia.
Universitas Islam Indonesia (Islamic University of Indonesia)
Title: Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Kepada Notaris Penerima Protokol Serta Prakteknya Di Indonesia
Description:
The aim of the research is to find out and analyze the procedures for submitting protocols to Notaries who are declared dead.
The type of research in this research is normative, where an assessment of applicable laws and regulations is carried out.
The results of the research concluded that: (1) Submission of the Notary's protocol for declaring death to another Notary as the recipient of the protocol is carried out no later than 30 days by making an official report on the submission of the Notary's protocol which is approved by the Notary's heirs and the recipient of the protocol must be the notary public; (2) The legal position of the Notary who receives the Notary's protocol dies is limited to receiving and keeping the protocol.
If there is a legal problem, the notary responsible is the notary relating to the deed; (3) Handing over a deceased Notary's protocol to the recipient Notary is also the authority of the MPD, if the Notary's protocol is not given to the recipient's Notary within 30 days, then the MPD has the authority to take the protocol and hand it over to the Notary receiving the protocol.
Keywords: Notary Protocol; Notary Dies
AbstrakTujuan penelitian untuk mengetahui, menganalisis bagaimana prosedur penyerahan protokol Notaris yang dinyatakan meninggal.
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah normatif dimana dilakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Penyerahan protokol Notaris dinyatakan meninggal kepada Notaris lain selaku penerima protokol dilaksanakan paling lama 30 hari dengan membuat berita acara penyerahan protokol Notaris yang disetujui oleh ahli waris Notaris dan yang menerima protokol tersebut harus notaris penerima; (2) Kedudukan hukum Notaris yang menerima protokol Notaris meninggal dunia sebatas menerima dan menyimpan protokol tersebut.
Apabila terdapat masalah hukum yang bertanggung jawab adalah Notaris yang berkaitan dengan akta tersebut; (3) Penyerahan protokol Notaris yang sudah meninggal kepada Notaris penerima juga kewenangan MPD, jika protokol Notaris tidak diberikan ahli waris kepada Notaris penerima dalam 30 hari maka MPD berwenang mengambil protokol tersebut dan diserahkan pada Notaris penerima protokol.
Kata kunci: Protokol Notaris; Notaris Meninggal Dunia.
Related Results
TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN TERHADAP PENANDATANGANAN AKTA YANG TIDAK DILAKUKAN DIHADAPAN NOTARIS
TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN TERHADAP PENANDATANGANAN AKTA YANG TIDAK DILAKUKAN DIHADAPAN NOTARIS
Abstract The deed made by or before a Notary is an authentic deed, the party who denies the truth of an authentic deed must be able to prove otherwise. It is necessary t...
URGENSI PERUBAHAN PENGATURAN SYARAT PENGANGKATAN NOTARIS UNTUK MEWUJUDKAN PROFESIONALISME JABATAN NOTARIS DI INDONESIA
URGENSI PERUBAHAN PENGATURAN SYARAT PENGANGKATAN NOTARIS UNTUK MEWUJUDKAN PROFESIONALISME JABATAN NOTARIS DI INDONESIA
Abstract Notary is a public official who is authorized to make authentic deeds and has other authorities as referred to in the Notary Position Law or based on other laws. To creat...
Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam
Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Notaris dalam Pembagian Waris Barat dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Islam. Untuk mengetahui kewenangan no...
Kedudukan Hukum Notaris, Akta Notaris Dan Saksi Akta Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata
Kedudukan Hukum Notaris, Akta Notaris Dan Saksi Akta Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata
Abstract
Civil law cases of tort lawsuits for an agreement set forth in the form of a notarial deed still dominate the amount recorded in the clerkship of the district court....
Kedudukan Akta Fidusia Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Diluar Daerah Jabatannya
Kedudukan Akta Fidusia Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Diluar Daerah Jabatannya
ABSTRAKPasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa Notaris hanya berwenang untuk membuat ...
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DAN PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA KUASA MENJUAL DAN AKTA JUAL BELI YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Putusan No. 43/Pdt/2017/PT.Bna)
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DAN PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA KUASA MENJUAL DAN AKTA JUAL BELI YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Putusan No. 43/Pdt/2017/PT.Bna)
Abstract
Notaries and PPATs are public officials authorized to make authentic deeds, as long as the making of certain authentic deeds is not reserved for other public officials. M...
PEMENUHAN HAK-HAK PENGGUNA JASA NOTARIS BERKENAAN DENGAN MENINGGALNYA NOTARIS (STUDI KASUS DI KABUPATEN BULELENG)
PEMENUHAN HAK-HAK PENGGUNA JASA NOTARIS BERKENAAN DENGAN MENINGGALNYA NOTARIS (STUDI KASUS DI KABUPATEN BULELENG)
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pemenuhan hak-hak pengguna jasa notaris dalam hal notaris meninggal dunia di Kabupaten Buleleng, serta (2) mengetahui kendala-kendala ...