Javascript must be enabled to continue!
Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Survey Pada Seluruh Petugas Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang)
View through CrossRef
Abstrak. Kewajiban kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan. Semakin tingginya penerimaan pajak penghasilan badan yang diterima oleh KPP Pratama Soreang menunjukkan bahwa peran wajib pajak dan pegawai (fiskus) pajak sangat aktif. Fenomena yang terjadi pada penerimaan perpajakan Republik Indonesia menunjukkan masih rendah, disebabkan oleh kurangnya kepatuhan wajib pajak, kebocoran penerimaan pajak, serta basis wajib pajak yang kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak terhadap ukuran penerimaan pajak penghasilan badan (survey pada seluruh pegawai pajak di KPP Pratama Soreang). Metode penelitian ini adalah metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer. Adaupun teknik pengumpulan data digunakan adalah dengan cara menyebar 70 kuesioner terhadap pegawai KPP Pratama Soreang, namun hanya 40 kuesioner yang kembali sehingga total kuesioner yang dapat diolah sebanyak 40 data. Teknik penentuan sampel pada penelitian ini adalah non probability sampling dengan jenis convenience sampling. Metode analisis data dalam pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kewajiban kepemilikan NPWP terhadap ukuran penerimaan pajak penghasilan badan, dan terdapat pengaruh antara pemeriksaan pajak terhadap ukuran penerimaan pajak penghasilan badan.Kata kunci: kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, ukuran penerimaan pajak penghasilan badan.
Title: Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Ukuran Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Survey Pada Seluruh Petugas Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang)
Description:
Abstrak.
Kewajiban kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan.
Semakin tingginya penerimaan pajak penghasilan badan yang diterima oleh KPP Pratama Soreang menunjukkan bahwa peran wajib pajak dan pegawai (fiskus) pajak sangat aktif.
Fenomena yang terjadi pada penerimaan perpajakan Republik Indonesia menunjukkan masih rendah, disebabkan oleh kurangnya kepatuhan wajib pajak, kebocoran penerimaan pajak, serta basis wajib pajak yang kecil.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak terhadap ukuran penerimaan pajak penghasilan badan (survey pada seluruh pegawai pajak di KPP Pratama Soreang).
Metode penelitian ini adalah metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif.
Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer.
Adaupun teknik pengumpulan data digunakan adalah dengan cara menyebar 70 kuesioner terhadap pegawai KPP Pratama Soreang, namun hanya 40 kuesioner yang kembali sehingga total kuesioner yang dapat diolah sebanyak 40 data.
Teknik penentuan sampel pada penelitian ini adalah non probability sampling dengan jenis convenience sampling.
Metode analisis data dalam pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda.
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kewajiban kepemilikan NPWP terhadap ukuran penerimaan pajak penghasilan badan, dan terdapat pengaruh antara pemeriksaan pajak terhadap ukuran penerimaan pajak penghasilan badan.
Kata kunci: kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, ukuran penerimaan pajak penghasilan badan.
Related Results
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
This study examines the role of corporate governance in moderating the influence of green accounting disclosure, corporate social responsibility (CSR), and firm size on the financi...
PELATIHAN SINKRONISASI NIK DAN NPWP UNTUK MEMUDAHKAN ADMINISTRASI PAJAK
PELATIHAN SINKRONISASI NIK DAN NPWP UNTUK MEMUDAHKAN ADMINISTRASI PAJAK
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mewajibkan Wajib Pajak untuk melakukan pemutakhiran dan verifikasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). kep...
DETERMINAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA DI WILAYAH BEKASI SELATAN
DETERMINAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA DI WILAYAH BEKASI SELATAN
Indonesia sebagai negara yang berkembang, memiliki berbagai macam potensi untuk menjadikan negara ini lebih maju. Salah satu potensi tersebut adalah dari sektor perpajakan. Dalam ...
Pengaruh Inflasi, Penagihan Pajak dan Penyuluhan Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan
Pengaruh Inflasi, Penagihan Pajak dan Penyuluhan Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan
Abstract :This research basically discusses the influence of inflation, tax collection and tax counseling on the realization of tax revenues at kpp pratama palembang ilir timur, th...
PENDAMPINGAN PEMADANAN NIK DAN NPWP BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PENDAMPINGAN PEMADANAN NIK DAN NPWP BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengimbau kepada seluruh Wajib Pajak agar segera mengaktivasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kewajiban...
Sadar Pajak bagi Wajib Pajak Pemula Melalui Hybrid Webinar
Sadar Pajak bagi Wajib Pajak Pemula Melalui Hybrid Webinar
Abstrak. Latar belakang dan tujuan, Peran pajak sangat vital bagi keberlangsungan hidup negara diikuti dengan komitmen oleh setiap warga negara atau wajib pajak termasuk didalamnya...
PENGARUH SUNSET POLICY, TAX AMNESTY, SANKSI PAJAK DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAMBI
PENGARUH SUNSET POLICY, TAX AMNESTY, SANKSI PAJAK DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAMBI
Pajak adalah pungutan berdasarkan kekuasaan hukum untuk menutupi pengeluaran pemerintah tanpa ada imbalan langsung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sunset po...

