Javascript must be enabled to continue!
Analisis Hilirisasi Produk Negara Berkembang terhadap Geopolitik Perdagangan Internasional
View through CrossRef
Kebijakan hilirisasi produk sumber daya alam di negara berkembang telah menjadi instrumen strategis yang semakin penting dalam konteks geopolitik perdagangan internasional abad ke-21. Kebijakan larangan ekspor bahan mentah yang diterapkan oleh sejumlah negara berkembang, khususnya Indonesia dalam kasus nikel dan bauksit, telah memicu pergeseran mendasar dalam pola perdagangan global sekaligus menimbulkan ketegangan geopolitik yang signifikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kebijakan hilirisasi produk negara berkembang terhadap dinamika geopolitik perdagangan internasional, dengan fokus pada implikasi strategis terhadap rantai nilai global, posisi tawar geoekonomi, dan rezim perdagangan multilateral. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, didukung data sekunder dari dokumen WTO, publikasi Badan Pusat Statistik, laporan Kementerian Perdagangan dan Kementerian ESDM, serta laporan World Bank, IMF, OECD, dan UNCTAD periode 2019–2024. Analisis dilakukan melalui model interaktif Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber dan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi berhasil mendorong peningkatan nilai tambah ekspor, menarik investasi asing langsung skala besar, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok mineral kritis global. Namun, kebijakan ini sekaligus menimbulkan sengketa perdagangan internasional, terutama melalui gugatan Uni Eropa di WTO dalam kasus DS592, serta mempertegas kontestasi geopolitik atas penguasaan rantai pasok mineral strategis. Penelitian menyimpulkan bahwa hilirisasi produk negara berkembang merupakan strategi geoekonomi yang efektif namun kompleks, yang secara simultan membuka peluang transformasi struktural sekaligus memperhadapkan negara berkembang pada ketegangan sistemik antara kepentingan industrialisasi domestik dan disiplin liberalisasi perdagangan multilateral.
Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Title: Analisis Hilirisasi Produk Negara Berkembang terhadap Geopolitik Perdagangan Internasional
Description:
Kebijakan hilirisasi produk sumber daya alam di negara berkembang telah menjadi instrumen strategis yang semakin penting dalam konteks geopolitik perdagangan internasional abad ke-21.
Kebijakan larangan ekspor bahan mentah yang diterapkan oleh sejumlah negara berkembang, khususnya Indonesia dalam kasus nikel dan bauksit, telah memicu pergeseran mendasar dalam pola perdagangan global sekaligus menimbulkan ketegangan geopolitik yang signifikan.
Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kebijakan hilirisasi produk negara berkembang terhadap dinamika geopolitik perdagangan internasional, dengan fokus pada implikasi strategis terhadap rantai nilai global, posisi tawar geoekonomi, dan rezim perdagangan multilateral.
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, didukung data sekunder dari dokumen WTO, publikasi Badan Pusat Statistik, laporan Kementerian Perdagangan dan Kementerian ESDM, serta laporan World Bank, IMF, OECD, dan UNCTAD periode 2019–2024.
Analisis dilakukan melalui model interaktif Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber dan teori.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi berhasil mendorong peningkatan nilai tambah ekspor, menarik investasi asing langsung skala besar, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok mineral kritis global.
Namun, kebijakan ini sekaligus menimbulkan sengketa perdagangan internasional, terutama melalui gugatan Uni Eropa di WTO dalam kasus DS592, serta mempertegas kontestasi geopolitik atas penguasaan rantai pasok mineral strategis.
Penelitian menyimpulkan bahwa hilirisasi produk negara berkembang merupakan strategi geoekonomi yang efektif namun kompleks, yang secara simultan membuka peluang transformasi struktural sekaligus memperhadapkan negara berkembang pada ketegangan sistemik antara kepentingan industrialisasi domestik dan disiplin liberalisasi perdagangan multilateral.
Related Results
ANALISA DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP PERDAGANGAN INTERNASIONAL
ANALISA DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Globalisasi adalah suatu proses kegiatan di berbagai sektor, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi kekuatan pasar yang semakin terintegrasi, tidak dibatasi oleh batas-batas...
ANALISA DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP PERDAGANGAN INTERNASIONAL
ANALISA DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Globalisasi adalah suatu proses kegiatan di berbagai sektor, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi kekuatan pasar yang semakin terintegrasi, tidak dibatasi oleh batas-batas...
Perdagangan Internasional Sebagai Aspek Kedua dan Ketiga dari Power
Perdagangan Internasional Sebagai Aspek Kedua dan Ketiga dari Power
Joseph S. Nye Jr. dalam bukunya “The Future of Power” pada tahun 2007, menjelaskan mengenai 3 aspek dari power. Artikel ini menjelaskan bagaimana institusi dan rejim perdagangan in...
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
Financial Development, Perdagangan Dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Komparatif Negara Maju Dan Berkembang
Financial Development, Perdagangan Dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Komparatif Negara Maju Dan Berkembang
Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteran suatu negara baik negara maju maupun negara berkembang. Ada dua faktor yang mem...
Nita Anggraeni Negara Berkembang, Perlindungan Produk Dalam Negeri dalam Konteks Hukum Perdagangan Internasional World Trade Organization (WTO)
Nita Anggraeni Negara Berkembang, Perlindungan Produk Dalam Negeri dalam Konteks Hukum Perdagangan Internasional World Trade Organization (WTO)
Keanggotaan WTO terbanyak adalah negara berkembang. Berjumlah sekitar dua per tiga dari total anggota WTO sebanyak 164 negara. Mereka memainkan peran sangat aktif dan penting di WT...
Nita Anggraeni NEGARA BERKEMBANG, PERLINDUNGAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM KONTEKS HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)
Nita Anggraeni NEGARA BERKEMBANG, PERLINDUNGAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM KONTEKS HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)
Keanggotaan WTO terbanyak adalah negara berkembang. Berjumlah sekitar dua per tiga dari total anggota WTO sebanyak 164 negara. Mereka memainkan peran sangat aktif dan penting di WT...
tugas hukum tata negara
tugas hukum tata negara
Tujuan Hukum Tata Negara yang di simpulkan beberapa definisi di atas,bahwa hukum HTN mengkaji beberapa aspek krusial,yakni Negara/ organ Negara,hubungan antara organ/lembaga Negara...

