Kebijakan Agraria dan Hak Asasi Manusia

Konflik agraria yang terjadi di Indonesia dipengaruhi oleh faktor kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh negara. Negara mengeluarkan kebijakan di sektor agraria yang tidak memihak kepada kepentingan masyarakat. Kebijakannya hanya menguntungkan pemilik modal besar. Memberi kemudahan bagi mereka untuk mengelola dan menguasai sumber- sumber daya agraria. Meminggirkan kepentingan  masyarakat. Mengabaikan kebijakan pembaruan agraria yang menguntungkan pihak masyarakat dan sesuai dengan norma hak asasi manusia. Pengabaian kebijakan pembaruan agraria berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia pada sektor agraria.Konflikagraria yangterjadidiIndonesiadipengaruhiolehfaktorkebijakan-kebijakan yangdihasilkanolehnegara.Negaramengeluarkankebijakandisektoragrariayangtidak memihakkepadakepentinganmasyarakat.Kebijakannyahanyamenguntungkanpemilik modalbesar.Memberikemudahanbagimerekauntukmengeloladanmenguasaisumber- sumberdayaagraria.Meminggirkankepentingan  masyarakat.Mengabaikankebijakan pembaruanagrariayangmenguntungkanpihakmasyarakatdansesuaidengannormahak asasimanusia.Pengabaiankebijakanpembaruanagrariaberdampakpadapelanggaran hakasasimanusiapada sektoragraria.