Dampak Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi terhadap Penegakan Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha di ASEAN

Pandemi Covid-19 terus mengganggu perekonomian dan kehidupan sehari-hari masyarakat di kawasan Asia Tenggara sejak tahun 2019 hingga saat ini, termasuk iklim persaingan usaha. Laporan ini berupaya memetakan bagaimana pandemi Covid-19 mempengaruhi lembaga persaingan usaha di ASEAN. Tanggapan dari masing-masing lembaga persaingan usaha diperoleh dari mini-survey online yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Indonesia pada bulan Juni – Juli 2021. Sasaran survei adalah lembaga persaingan usaha dari 10 negara anggota ASEAN. Responden yang disurvey menyatakan mengalami satu atau lebih dampak kebijakan Pemerintah dari tahun 2020 hingga sekarang, seperti pemotongan anggaran dan perubahan rencana strategis atau tahunan untuk fokus pada produk/industri dan prosedur kerja yang terkena dampak pandemi. Menyikapi perubahan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi, responden telah melakukan beberapa penyesuaian dalam kebijakan atau institusi mereka, seperti mengalihkan prioritas penegakan hukum ke industri yang penting bagi masyarakat dan menerbitkan Peraturan Komisi dan menerbitkan/merevisi pedoman hukum persaingan usaha. Pandemi telah berkontribusi pada pertumbuhan industri digital, yang mendorong Pemerintah untuk beradaptasi, memprioritaskan ekonomi digital dan mendorong lembaga persaingan usaha di ASEAN untuk lebih terlibat dalam mengelola industri digital. Pandemi juga mengakibatkan meningkatnya kepedulian Pemerintah dan lembaga persaingan usaha terhadap UMKM. Untuk melindungi UMKM dari penyalahgunaan perilaku perusahaan besar, sebagian besar lembaga persaingan usaha di ASEAN telah mengusulkan pelaksanaan advokasi dan rekomendasi kebijakan. Menindaklanjuti hasil survei, rekomendasi bagi lembaga persaingan usaha adalah untuk mendukung pemulihan ekonomi dengan mengarahkan sumber daya penegakan hukum ke industri strategis dan industri yang dianggap penting untuk proses pemulihan ekonomi, memperkuat koordinasi terkait industri digital, mengambil tindakan pencegahan terhadap kemungkinan meningkatnya kasus penyalahgunaan posisi dominan, dan meningkatkan kesadaran di sektor UMKM tentang pengaruh dan manfaat hukum dan kebijakan persaingan usaha.