Javascript must be enabled to continue!
KAJIAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA MALANG
View through CrossRef
Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah selaku sektor publik mendorong pemerintah untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan ialah dengan pengaplikasian good governance. Penerapan good governance diklaim dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang dapat dimaknai sebagai instrumen evaluasi pencapaian pelayanan publik terhadap masyarakat. Hal tersebut melahirkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan landasan hukum yang bermula pada Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 landasan hukum ini diperbaharui menjadi Peraturan Presiden No.29 tahun 2014. Pelaksanaan penilaian SAKIP dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali Kota Malang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja instansi pemerintah Kota Malang sebagai sebagai salah satu wilayah Jawa Timur, dengan populasi masyarakat yang padat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh prinsip good governance terhadap peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode studi literatur dengan mengkaji situs resmi pemerintah daerah dan literatur lainnya. Hasil kajian yang dilakukan menunjukkan hasil SAKIP Kota Malang mendapat hasil yang memuaskan dengan predikat A. Hasil tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pemerintah kabupaten daerah lain untuk terus meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang
Title: KAJIAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA MALANG
Description:
Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah selaku sektor publik mendorong pemerintah untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan ialah dengan pengaplikasian good governance.
Penerapan good governance diklaim dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang dapat dimaknai sebagai instrumen evaluasi pencapaian pelayanan publik terhadap masyarakat.
Hal tersebut melahirkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan landasan hukum yang bermula pada Instruksi Presiden No.
7 Tahun 1999 landasan hukum ini diperbaharui menjadi Peraturan Presiden No.
29 tahun 2014.
Pelaksanaan penilaian SAKIP dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali Kota Malang.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja instansi pemerintah Kota Malang sebagai sebagai salah satu wilayah Jawa Timur, dengan populasi masyarakat yang padat.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh prinsip good governance terhadap peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah.
Penelitian yang dilakukan menggunakan metode studi literatur dengan mengkaji situs resmi pemerintah daerah dan literatur lainnya.
Hasil kajian yang dilakukan menunjukkan hasil SAKIP Kota Malang mendapat hasil yang memuaskan dengan predikat A.
Hasil tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pemerintah kabupaten daerah lain untuk terus meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah.
Related Results
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
This study examines the role of corporate governance in moderating the influence of green accounting disclosure, corporate social responsibility (CSR), and firm size on the financi...
KAJIAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA MALANG
KAJIAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA MALANG
Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah selaku sektor publik mendorong pemerintah untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu upaya untuk meningka...
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
PENERAPAN E-KINERJA DI DINAS PERDAGANGAN KOTA SURAKARTA
PENERAPAN E-KINERJA DI DINAS PERDAGANGAN KOTA SURAKARTA
<p>Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem Elektronik-Kinerja (e-kinerja) di Dinas Perdagangan kota Surakarta serta untuk mengetahui kendala dan solusi dari...
PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y), Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Pubik...
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (AKIP)
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (AKIP)
Dalam beberapa tahun terakhir penilaian LAKIP pemerintah daerah Kota Pekanbaru masih jauh dari harapan yang diinginkan.Hal ini mencerminkan Pemko Pekanbaru tak cukup baik sebagai c...
Implementasi Aplikasi e-SAKIP Berbasis Website Dalam Pengelolaan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten Banjarnegara
Implementasi Aplikasi e-SAKIP Berbasis Website Dalam Pengelolaan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK
Era digitalisasi yang semakin berkembang menuntut instansi pemerintah untuk meningkatkan transparasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kinerja. Banyak instansi pemerintah...
Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BKAD Kabupaten Pangandaran
Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BKAD Kabupaten Pangandaran
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh anggaran berbasis kinerja dan sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan stu...

