Javascript must be enabled to continue!
PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN REFORMASI BIROKRASI DAN RASIONALISASI MENUJU PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA
View through CrossRef
Dalam menghadapi era globalisasi, sistem administrasi Indonesia dituntut untukmempersiapkan diri, membenahi sistem administrasi pemerintahan, baik di pusat maupun didaerah, karena saat ini kualitas pelayanan publik Indonesia baru mencapai skor 6,64 dari skala10 untuk instansi pusat dan di daerah masih sebesar 6,69 pada tahun 2008. Ternyata reformasidi bidang birokrasi mengalami ketertinggalan dibanding dengan bidang lainnya. Oleh karenaitu, pada tahun 2004, pemerintah menegaskan kembali pentingnya penerapan prinsip-prinsipclean government dan good governance dalam rangka pemberian pelayanan prima kepadamasyarakat. Untuk itu, program utama yang dilakukan pemerintah adalah membangunaparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi. Sedangkan, proses birokrasi diIndonesia dianggap tidak rasional. Inilah permasalahan rasionalisasi yang sering dihadapioleh bangsa Indonesia. Dibalik didengung-dengungkannya reformasi birokrasi di segala linibaik di aspek kelembagaan (organization), ketatalaksanaan (business process) dan aparatnya,kita seringkali melupakan konsep rasionalitas yaitu keterimaan terhadap akal sehat terhadapperubahan yang ingin diterapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perkembangandan tantangan reformasi birokrasi dan rasionalitasnya menuju prinsip good governance diIndonesia.
Title: PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN REFORMASI BIROKRASI DAN RASIONALISASI MENUJU PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA
Description:
Dalam menghadapi era globalisasi, sistem administrasi Indonesia dituntut untukmempersiapkan diri, membenahi sistem administrasi pemerintahan, baik di pusat maupun didaerah, karena saat ini kualitas pelayanan publik Indonesia baru mencapai skor 6,64 dari skala10 untuk instansi pusat dan di daerah masih sebesar 6,69 pada tahun 2008.
Ternyata reformasidi bidang birokrasi mengalami ketertinggalan dibanding dengan bidang lainnya.
Oleh karenaitu, pada tahun 2004, pemerintah menegaskan kembali pentingnya penerapan prinsip-prinsipclean government dan good governance dalam rangka pemberian pelayanan prima kepadamasyarakat.
Untuk itu, program utama yang dilakukan pemerintah adalah membangunaparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi.
Sedangkan, proses birokrasi diIndonesia dianggap tidak rasional.
Inilah permasalahan rasionalisasi yang sering dihadapioleh bangsa Indonesia.
Dibalik didengung-dengungkannya reformasi birokrasi di segala linibaik di aspek kelembagaan (organization), ketatalaksanaan (business process) dan aparatnya,kita seringkali melupakan konsep rasionalitas yaitu keterimaan terhadap akal sehat terhadapperubahan yang ingin diterapkan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perkembangandan tantangan reformasi birokrasi dan rasionalitasnya menuju prinsip good governance diIndonesia.
Related Results
Implementasi Agile Governance pada Reformasi Birokrasi 4.0 di Puslatbang KMP LAN Kota Makassar
Implementasi Agile Governance pada Reformasi Birokrasi 4.0 di Puslatbang KMP LAN Kota Makassar
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Reformasi Birokrasi 4.0 berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang gesit (Agile Governance) di Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan...
PATOLOGI BIROKRASI DAN UPAYA PENCEGAHANNYA UNTUK MENCIPTAKAN BIROKRASI YANG EFISIEN
PATOLOGI BIROKRASI DAN UPAYA PENCEGAHANNYA UNTUK MENCIPTAKAN BIROKRASI YANG EFISIEN
Abstrak
Birokrasi identik dengan kesan proses yang panjang dan berbelit-belit, akibatnya birokrasi mendapatkan citra negatif. Adanya kenyataan yang dialami di lingkungan birokrasi...
MENUNDUKKAN BIROKRASI: MELACAK PERTARUNGAN KUASA DIBALIK WACANA REFORMASI BIROKRASI
MENUNDUKKAN BIROKRASI: MELACAK PERTARUNGAN KUASA DIBALIK WACANA REFORMASI BIROKRASI
Tulisan ini menempatkan reformasi birokrasi sebagai pertarungan kekuasaan yang bersifat diskursif, dimana ada berbagai argumen yang berebut klaim kebenaran untuk membentuk sosok bi...
Bibliometric Study Of Publication Of Bureaucratic Reform Year 2017-2022
Bibliometric Study Of Publication Of Bureaucratic Reform Year 2017-2022
Reformasi Birokrasi pertama kali diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025. Secara bertahap membuat, lembaga peme...
MANAJEMEN PERUBAHAN DALAM REFORMASI BIROKRASI MENUJU INFORMATION TECHNOLOGY (IT)
MANAJEMEN PERUBAHAN DALAM REFORMASI BIROKRASI MENUJU INFORMATION TECHNOLOGY (IT)
Pelaksanaan reformasi birokrasi telah mendapatkan landasan hukum melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Salah...
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH IMPLEMANTASI GREEN ACCOUNTING, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN
This study examines the role of corporate governance in moderating the influence of green accounting disclosure, corporate social responsibility (CSR), and firm size on the financi...
Konsep Dasar Pembelajaran
Konsep Dasar Pembelajaran
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi Konsep Dasar Pembelajaran. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Pendekatan yang dipakai adalah penelitian murni kepust...
Patologi Birokrasi
Patologi Birokrasi
Patologi birokrasi merupakan penyakit yang melemahkan sendi-sendi kehidupan birokrasi. Penyakit ini tidak muncul begitu saja, namun sudah ada sejak lama dan tetap terjaga. Birokras...

