IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DI KELURAHAN ANTAPANI KIDUL KECAMATAN ANTAPANI KOTA BANDUNG

ABSTRAK. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani Kota Bandung yang meneliti tentang implementasi Kebijakan Walikota Bandung No. 76 tahun 2021 tentang Tata Cara Pendataan Sasaran Keluaraga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dilaksanakan oleh Kelurahan Antapani Kidul kepada Masyarakatnya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan dalam pendataan yang tidak berdasarkan kepada petunjuk pelaksana dan tidak tepat sasarannya program bantuan ini, yang pada masa sebelum pandemi Covid-19 lebih diprioritaskan untuk warga yang miskin. Setelah pandemi Covid-19 diprioritaskan untuk warga miskin yang terdampak Covid-19. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui tugas dan fungsi serta hambatan dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kelurahan Antapani Kidul dalam rangka penyelesaian permasalahan ketidaktepatan sasaran dari program Bantuan Sosial dilingkungan Kelurahan Antapani Kidul. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode ini dipilih karena untuk menentukan cara, mngumpulkan dan menganalisis data. Alat yang diukur dalam penelitian ini antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi terhadap Implementasi Kebijakan Walikota Bandung No. 76 tahun 2021 tentang Tata Cara Pendataan Sasaran Keluaraga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST). Dengan sumber data primer dan data sekunder yang diperoleh dan kemudian dilakukan analisis data dan uji validitas dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini adalah pada umumnya telah terlaksana dengan cukup baik, namun masih ditemui beberapa permasalahan dalam pengimplementasiaannya diantaranya masih banyak warga yang belum terdata untuk mendapatkan program Bantuan Langsung Tunai ini. Lalu terkait dengan struktur birokrasi yang masih belum banyak mengetahui tentang petunjuk pelaksanaan tentang Bantuan Sosial Tunai (BST).Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Bantuan Sosial Tunai, Komunikasi, Struktur Birokrasi, Implementasi Kebijakan