Enhancing Legal Literacy on Marriage Dispensation: A Community-Based Education Model in Klampok Village

The phenomenon of child marriage remains a critical issue in various regions of Indonesia, including Klampok Village, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Although Law Number 16 of 2019 has raised the minimum legal age for marriage to 19 years, applications for marriage dispensation remain high and are often misunderstood as a legal justification for underage marriage. This community service initiative sought to improve public awareness of the legal structure related to marriage dispensation, including its procedural obligations and the social-legal implications of early marriage. The methods used included legal lectures, interactive discussions, and the administration of pre- and post-tests to assess participants’ knowledge improvement. The results showed that prior to the activity, most participants lacked awareness of the legal provisions governing marriage dispensation and tended to view early marriage as a social or religious necessity. However, a significant improvement was observed after the intervention. Post-test results revealed that 53% of participants answered all questions correctly, marking a sharp increase compared to pre-test scores. This indicates that community-based legal education is effective in improving legal literacy and influencing community attitudes toward child marriage. The program is recommended for replication in other areas with high rates of marriage dispensation to support broader efforts in child protection and legal empowerment at the grassroots level.   Abstrak Mewujudkan Perlindungan Anak Melalui Hukum: Pendidikan Berbasis Masyarakat tentang Dispensasi Kawin di Klampok Village Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Berbagai wilayah di Indonesia masih berhadapan dengan fenomena pernikahan dini termasuk di Klampok Village, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Sekalipun pasangan yang ingin melakukan perkawinan sekurang – kurangnya telah berusia 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari syarat sebelumnya, permohonan dispensasi nikah masih tinggi dan sering kali disalahpahami sebagai bentuk pembenaran hukum. Tujuan dari program pengabdian kepada masyarakat ini adalah guna meningkatkan literasi masyarakat terkait dispensasi nikah, dasar hukumnya, serta dampak sosial dan hukum dari pernikahan usia dini. Metode pelaksanaan meliputi ceramah hukum, dialog interaktif, serta preliminary test and final test untuk mengetahui apakah literasi masyarakat bertambah dengan adanya program ini. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta belum memahami prosedur hukum dispensasi nikah dan cenderung menganggap pernikahan dini sebagai solusi sosial atau agama. Namun, setelah kegiatan berlangsung, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum peserta. Sebanyak 53% peserta berhasil menjawab benar seluruh soal post-test, meningkat drastis dibandingkan pre-test. inisiatif ini menggambarkan bahwa edukasi seputar hukum yang dilakukan berbasis komunitas secara signifikan meningkatkan kesadaran hukum penduduk pedesaan, sementara juga mempromosikan perubahan sudut pandang mengenai tradisi pernikahan anak. Kegiatan ini direkomendasikan untuk direplikasi di wilayah lain dengan angka dispensasi nikah tinggi guna mendukung upaya perlindungan anak secara menyeluruh.