Relativisme Budaya Dalam Penerapan HAM di Iran Analisis Kewajiban Berhijab

HAM merupakan hak kodrati yang diberikan Tuhan bagi tiap manusia. Namun perbedaan pandangan antara Islam dan Barat menjadikan negara-negara di dunia memiliki standar tersendiri terkait HAM. Jika HAM Barat menjadikan manusia sebagai pusat dari HAM, berbeda dengan negara-negara Islam. Mereka memusatkan HAM pada Tuhan, di mana Tuhan memiliki otoritas mutlak atas manusia. Prinsip yang dipegang negara-negara Islam ini didukung pendapat yang menyatakan bahwa HAM sifatnya fleksibel bergantung pada budaya, agama, maupun tradisi negara-negara tersebut. Sebagai tandingan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, negara-negara Islam membentuk koalisi untuk menyusun deklarasi HAM versi Islam. Dan salah satu negara yang ikut berkontribusi dalam penyusunan deklarasi tersebut adalah Iran. Iran pasca revolusi yang dipimpin Ayatullah Khomeini tahun 1979, berubah menjadi negara Republik Islam. Mereka menjadikan Wilayatul Fakih sebagai sistem pemerintah. Konstitusi dan hukum Iran diadopsi dari prinsip dan hukum-hukum Islam, termasuk nilai-nilai HAM yang mereka pegang. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya nilai-nilai HAM seperti hak kodrati, kebebasan individu senantiasa berpolemik jika dihadapakan pada nilai-nilai agama terutama Islam. Karena nilai-nilai HAM secara tidak langsung diambil dari nilai-nilai barat yang bercorak kristiani. Adapun bagi negara-negara Islam, yang menjadikan dasar-dasar keagamaan sebagai konstitusi maka nilai-nilai HAM selalunya dipangaruhi oleh kebudayaan setempat. Penelitian ini menggnunakan penelitian kualitatif, dimana  syarat deskripsi, yang hasil penelitiannya berisi sintesis dan kesimpulan-kesimpulan abstraksi.