Javascript must be enabled to continue!
Kondisi kesehatan masyarakat kelompok adat terpencil (KAT) di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat
View through CrossRef
Dalam Keputusan Presiden RI Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Kelompok Adat Terpencil, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Komunitas Adat Terpencil (KAT) atau yang selama ini lebih dikenal dengan sebutan masyarakat terasing adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik. Ditinjau dari segi habitatnya, tempat tinggal KAT dapat dikelompokkan: komunitas adat yang tinggal di dataran tinggi atau daerah pegunungan; komunitas adat yang tinggal di dataran rendah atau daerah rawa serta daerah aliran sungai; komunitas adat yang tinggal di daerah pedalaman atau daerah perbatasan; komunitas adat yang tinggal di atas perahu atau daerah pinggir pantai serta pulau-pulau terpencil. Di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat terdapat sekelompok masyarakat yang tergolong KAT, masyarakat biasanya berbentuk komunitas kecil, bersifat tertutup dan homogen. Kemudian pranata social masyarakat ini bertumpu pada kekerabatan. Dimana proses barter masih menjadi transaksi jual beli mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup.Secara geografis masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat jauh tertinggal dari kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat, dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti kondisi geografis, akses bidang pelayanan kesehatan dan juga akses pelayanan sosial ekonomi. Dalam bidang pelayanan kesehatan, terdapat beberapa permasalahan yang timbul seperti tenaga medis dan paramedis yang susah menjangkau lokasi KAT. Dengan kondisi yang seperti ini menjadikan masyarakat sebagai korban kerentanan disintegrasi social dan eksploitasi social ekonomi.Paper ini ingin mengetahui kebijakan operasional untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada KAT di Kabupaten Mentawai; 2) menentukan kendala yang dihadapi pada pola pemberdayaan KAT di bidang kesehatan; dan 3) menentukan pola pelayanan Kesehatan KAT yang diinginkan/direncanakan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Penelitian ini merupakan review dari jurnal tentang pelayanan kesehatan untuk KAT di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada umumnya kebijakan operasional secara umum sama, Cuma lebih ditekankan ke beberapa daerah yang mana penetapan kebijakan pada awalnya diserahkan ke dinas kesehatan, tetapi dengan kebijakan operasional sekarang ini, penetapan kebijakan sudah diserahkan ke masing-masing puskesmas dan yang menjadi penanggungjawab kegiatan adalah puskesmas masing-masing dengan menjalankan kegiatan sesuai dengan Biaya Operasional Puskesmas (BOP). Kendala yang dihadapi pada pola pemberdayaan KAT di bidang kesehatan seperti : Kejadian gempa; Cuaca buruk; Mahalnya transportasi; Sulit melaksanakan kegiatan yang berbasis masyarakat; Petugas kesehatan tidak semua ada di desa. Pola pelayanan kesehatan jangka panjang: Petugas kesehatan diberi tunjangan daerah; pelayanan khusus untuk daera-daerah terpencil oleh tenaga dari pusat; ada pustu; melengkapi sarana dan peralatan kebutuhan lainnya; masyarakat yang sakit keras dibantu biaya pengobatannya; ada petugas spesialis dibidangnya. Jangka pendek pemenuhan SDM di masing-masing faskes; pembinaan petugas kesehatan mengenai preventif dan kuratif; kelengkapan alat dan pasokan obat dicukupi; peningkatan kegiatan posyandu; imunisasi 1 kali sebulan; listrik dari tenaga surya diaktifkan.
Title: Kondisi kesehatan masyarakat kelompok adat terpencil (KAT) di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat
Description:
Dalam Keputusan Presiden RI Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Kelompok Adat Terpencil, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Komunitas Adat Terpencil (KAT) atau yang selama ini lebih dikenal dengan sebutan masyarakat terasing adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik.
Ditinjau dari segi habitatnya, tempat tinggal KAT dapat dikelompokkan: komunitas adat yang tinggal di dataran tinggi atau daerah pegunungan; komunitas adat yang tinggal di dataran rendah atau daerah rawa serta daerah aliran sungai; komunitas adat yang tinggal di daerah pedalaman atau daerah perbatasan; komunitas adat yang tinggal di atas perahu atau daerah pinggir pantai serta pulau-pulau terpencil.
Di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat terdapat sekelompok masyarakat yang tergolong KAT, masyarakat biasanya berbentuk komunitas kecil, bersifat tertutup dan homogen.
Kemudian pranata social masyarakat ini bertumpu pada kekerabatan.
Dimana proses barter masih menjadi transaksi jual beli mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Secara geografis masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat jauh tertinggal dari kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat, dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti kondisi geografis, akses bidang pelayanan kesehatan dan juga akses pelayanan sosial ekonomi.
Dalam bidang pelayanan kesehatan, terdapat beberapa permasalahan yang timbul seperti tenaga medis dan paramedis yang susah menjangkau lokasi KAT.
Dengan kondisi yang seperti ini menjadikan masyarakat sebagai korban kerentanan disintegrasi social dan eksploitasi social ekonomi.
Paper ini ingin mengetahui kebijakan operasional untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada KAT di Kabupaten Mentawai; 2) menentukan kendala yang dihadapi pada pola pemberdayaan KAT di bidang kesehatan; dan 3) menentukan pola pelayanan Kesehatan KAT yang diinginkan/direncanakan dalam jangka pendek dan jangka panjang.
Penelitian ini merupakan review dari jurnal tentang pelayanan kesehatan untuk KAT di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Pada umumnya kebijakan operasional secara umum sama, Cuma lebih ditekankan ke beberapa daerah yang mana penetapan kebijakan pada awalnya diserahkan ke dinas kesehatan, tetapi dengan kebijakan operasional sekarang ini, penetapan kebijakan sudah diserahkan ke masing-masing puskesmas dan yang menjadi penanggungjawab kegiatan adalah puskesmas masing-masing dengan menjalankan kegiatan sesuai dengan Biaya Operasional Puskesmas (BOP).
Kendala yang dihadapi pada pola pemberdayaan KAT di bidang kesehatan seperti : Kejadian gempa; Cuaca buruk; Mahalnya transportasi; Sulit melaksanakan kegiatan yang berbasis masyarakat; Petugas kesehatan tidak semua ada di desa.
Pola pelayanan kesehatan jangka panjang: Petugas kesehatan diberi tunjangan daerah; pelayanan khusus untuk daera-daerah terpencil oleh tenaga dari pusat; ada pustu; melengkapi sarana dan peralatan kebutuhan lainnya; masyarakat yang sakit keras dibantu biaya pengobatannya; ada petugas spesialis dibidangnya.
Jangka pendek pemenuhan SDM di masing-masing faskes; pembinaan petugas kesehatan mengenai preventif dan kuratif; kelengkapan alat dan pasokan obat dicukupi; peningkatan kegiatan posyandu; imunisasi 1 kali sebulan; listrik dari tenaga surya diaktifkan.
Related Results
TITI MENTAWAI: SANGGAHAN TERHADAP TATO MENTAWAI TERTUA DI DUNIA (TITI MENTAWAI: REFUTATION OF THE OLDEST MENTAWAI TATTOOS IN THE WORLD)
TITI MENTAWAI: SANGGAHAN TERHADAP TATO MENTAWAI TERTUA DI DUNIA (TITI MENTAWAI: REFUTATION OF THE OLDEST MENTAWAI TATTOOS IN THE WORLD)
Tato tradisional adalah salah satu tradisi prasejarah yang tidak memiliki catatan yang dapat ditelusuri kapan diciptakannya. Tato Mentawai adalah salah satunya. Namun, ada gagasan ...
Pendekatan Positivistik dalam Studi Hukum Adat
Pendekatan Positivistik dalam Studi Hukum Adat
AbstractAdat Positive Legal Science was initiated to simplify Western People (officer, legal enforcer, scholar) to understand adat or adat law. There are two important process to p...
Marginalisasi Hukum Adat pada Masyarakat Adat The marginalization of adat law on adat communities
Marginalisasi Hukum Adat pada Masyarakat Adat The marginalization of adat law on adat communities
Tulisan ini berupaya melihat marjinalisasi adat, hukum adat serta implikasinya pada masyarakat adat. Dalam konteks Indonesia, meskipun Konstitusi dan beberapa aturan formal mengaku...
KONSISTENSI MASYARAKAT ADAT TERHADAP TATANAN FISIK SPASIAL KAMPUNG ADAT CIREUNDEU, CIMAHI SELATAN
KONSISTENSI MASYARAKAT ADAT TERHADAP TATANAN FISIK SPASIAL KAMPUNG ADAT CIREUNDEU, CIMAHI SELATAN
Abstrak - Kampung Adat Cireundeu merupakan salah satu Kampung Adat yang masih eksis hingga saat ini. Kampung Adat Cireundeu terletak di Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selat...
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
Dampak Pandemi Covid 19 bagi Sektor Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai (Studi Objek Wisata Pantai Katiet, Pantai Mapaddegat dan Pulau Awera
Dampak Pandemi Covid 19 bagi Sektor Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai (Studi Objek Wisata Pantai Katiet, Pantai Mapaddegat dan Pulau Awera
Penelitian bertujuan untuk mendapatkan data dan menganalisa tentang: kunjungan wisatawan, pendapatan pelaku wisata dan upaya pemerintah dan pelaku wisata dalam mengatasi dampak pan...
ARAT SABULUNGAN AS A RELIGIOUS IDENTITY OF MENTAWAI COMMUNITY
ARAT SABULUNGAN AS A RELIGIOUS IDENTITY OF MENTAWAI COMMUNITY
Sebagai negara majemuk, Indonesia dihuni oleh berbagai suku bangsa yang mempunyai adat istiadat, budaya, tradisi dan kepercayaan masing-masing. Salah satu suku bangsa yang menghuni...
Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa di Sumatera Barat
Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa di Sumatera Barat
Peradilan adat merupakan suatu lembaga organik yang berperan dalam menyelesaikan sengketa dalam sistem hukum adat. Pada daerah Minangkabau berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Perda Prov. ...

