Kebijakan dan Sistem Regulasi Pengusahaan Gasifikasi Batubara Bawah Tanah (Underground Coal Gasification) di Indonesia

Teknologi gasifikasi batubara bawah tanah (underground coal gasification) merupakan teknologi yang mengonversi batubara menjadi gas secara in-situ di bawah tanah. Dalam pengembangan UCG di Indonesia, diperlukan penyiapan kebijakan sebagai dasar penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pengusahaannya. Obyek hukum yang diatur adalah batubara bawah tanah yang akan digasifikasi dengan teknologi UCG. Peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pengembangan batubara di Indonesia diatur dalam peraturan di bidang mineral dan batubara (minerba), yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (UU No. 3 Tahun 2020/UU Minerba), namun demikian pembahasan regulasi ini masih mengacu UU No. 3 Tahun 2020 mengingat turunannya belum terbit sepenuhnya. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (UU No. 30 Tahun 2007/UU Energi), gasifikasi batubara termasuk ke dalam kelompok sumber energi baru, yaitu sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru. Kendala dalam merumuskan kegiatan operasional pengusahaan UCG adalah: produk yang dihasilkan berupa bahan gas bakar, yang hingga saat ini secara komersial (pasar) belum ada harga patokannya; harga pembanding produk belum ada.