Javascript must be enabled to continue!
Perpektif Pemerintah Provinsi Papua Pada Penerimaan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Di Provinsi Papua
View through CrossRef
This study aims to analyze the perspective of the Papua provincial government on the acceptance of the new autonomous region in Papua province. The research was conducted from March to April 2023 in Papua Province as the parent province among the three new autonomous regions. The data analysis technique used in this study is an interactive qualitative technique. The results of the research are that other regional governments also consider that the expansion of the New Autonomous Region (PDOB) in the provinces of Papua and West Papua is indeed a necessity and can be assessed as the impact of Papua's mismanagement so far. The policy of the central government must side with the regional government in Papua, but this is not democratic and does not understand the history and character of the indigenous Papuans, so that the state's goals can be fulfilled in carrying out the Expansion of the New Autonomous Region (PDOB) in Papua with political strategies that are dominated by the government with an action that can realize the ability to carry out development and welfare for the people of Papua and in general for the Indonesian state.
Title: Perpektif Pemerintah Provinsi Papua Pada Penerimaan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Di Provinsi Papua
Description:
This study aims to analyze the perspective of the Papua provincial government on the acceptance of the new autonomous region in Papua province.
The research was conducted from March to April 2023 in Papua Province as the parent province among the three new autonomous regions.
The data analysis technique used in this study is an interactive qualitative technique.
The results of the research are that other regional governments also consider that the expansion of the New Autonomous Region (PDOB) in the provinces of Papua and West Papua is indeed a necessity and can be assessed as the impact of Papua's mismanagement so far.
The policy of the central government must side with the regional government in Papua, but this is not democratic and does not understand the history and character of the indigenous Papuans, so that the state's goals can be fulfilled in carrying out the Expansion of the New Autonomous Region (PDOB) in Papua with political strategies that are dominated by the government with an action that can realize the ability to carry out development and welfare for the people of Papua and in general for the Indonesian state.
Related Results
Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Irlan Fery
Fakultas Ekonomi Akuntansi Seko...
ANALISIS PAJAK DAERAH,RETRIBUSI DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARABARAT
ANALISIS PAJAK DAERAH,RETRIBUSI DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARABARAT
Tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah, mengalisis derajat kemandirian Keuangan daerah. dan menganali...
Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat
Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah, mengalisis derajat kemandirian Keuangan daerah. Dan menganali...
Tantangan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Perbatasan dalam Perspektif Otonomi Daerah
Tantangan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Perbatasan dalam Perspektif Otonomi Daerah
Ketika daerah perbatasan belum mampu menjadi beranda dan etalase estetis bagi suatu negara, pembangunan daerah perbatasan layak menjadi sebuah isu strategis yang perlu diprioritask...
HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
Bentuk negara kesatuan adalah keputusan yang pasti. Tanpa kecuali, setiap orang di negara bagian ini harus menyetujui konstitusi negara. Sejak lahirnya negara kita, berbagai upaya ...
Implementasi Kebijakan Bangga Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua
Implementasi Kebijakan Bangga Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten Asmat Provinsi Papua
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera) di Kabupaten ...
PEMBENTUKAN MADURA SEBAGAI PROVINSI MENURUT HUKUM INDONESIA
PEMBENTUKAN MADURA SEBAGAI PROVINSI MENURUT HUKUM INDONESIA
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses berlangsungnya kebijakan pemekaran Madura sebagai Provinsi, mengidentifikasi, mengeksplorasi dan menganalisis pemekaran wilayah...
Bisnis dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua
Bisnis dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua
Tulisan ini menarik karena menggambarkan secara jelas benang merah Bisnis dan Pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Permasalahan Bisnis dan Pelanggaran HAM di Papua dibahas oleh...

