Javascript must be enabled to continue!
Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Padang Panjang
View through CrossRef
Pelanggaran lalu lintas merupakan permasalahan hukum yang sering terjadi di masyarakat dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga berdampak pada meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas menjadi tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Satuan Lalu Lintas (Satlantas). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Polisi Lalu Lintas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di wilayah hukum Kepolisian Resor Padang Panjang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan anggota Satuan Lalu Lintas Polres Padang Panjang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Polisi Lalu Lintas dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Padang Panjang meliputi empat peran, yaitu sebagai pendidik masyarakat di bidang lalu lintas, sebagai penegak hukum, sebagai alat ketertiban masyarakat, dan sebagai pelayan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai kendala, antara lain keterbatasan jumlah dan profesionalitas personel, kurangnya sarana dan anggaran, rendahnya kesadaran hukum dan etika berlalu lintas masyarakat, serta sanksi hukum yang relatif ringan sehingga belum menimbulkan efek jera. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia kepolisian, sarana dan prasarana pendukung, serta intensifikasi sosialisasi dan penegakan hukum yang tegas guna menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.
Title: Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Padang Panjang
Description:
Pelanggaran lalu lintas merupakan permasalahan hukum yang sering terjadi di masyarakat dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga berdampak pada meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas.
Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas menjadi tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Satuan Lalu Lintas (Satlantas).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Polisi Lalu Lintas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di wilayah hukum Kepolisian Resor Padang Panjang.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris.
Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan anggota Satuan Lalu Lintas Polres Padang Panjang.
Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Polisi Lalu Lintas dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Padang Panjang meliputi empat peran, yaitu sebagai pendidik masyarakat di bidang lalu lintas, sebagai penegak hukum, sebagai alat ketertiban masyarakat, dan sebagai pelayan masyarakat.
Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai kendala, antara lain keterbatasan jumlah dan profesionalitas personel, kurangnya sarana dan anggaran, rendahnya kesadaran hukum dan etika berlalu lintas masyarakat, serta sanksi hukum yang relatif ringan sehingga belum menimbulkan efek jera.
Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia kepolisian, sarana dan prasarana pendukung, serta intensifikasi sosialisasi dan penegakan hukum yang tegas guna menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.
Related Results
PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA OLEH PENYIDIK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HILIR
PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA OLEH PENYIDIK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HILIR
Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika terus dilakukan oleh aparat penegak hukum berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun dalam kenyataa...
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN MEDIASI PENAL DI WILAYAH KABUPATEN BULELENG
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN MEDIASI PENAL DI WILAYAH KABUPATEN BULELENG
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan mediasi penal dan faktor-faktor yang menghambat p...
EFEKTIVITAS PENANGANAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN SOPPENG
EFEKTIVITAS PENANGANAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN SOPPENG
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Kabupaten Soppeng. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode...
Efektivitas Profesi dan Pengamanan dalam Penegakan Sanksi bagi Anggota Polri
Efektivitas Profesi dan Pengamanan dalam Penegakan Sanksi bagi Anggota Polri
Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan : (1)Untuk mengetahui mekanisme penegak...
PELAKSANAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DALAM MENCEGAH PELANGGARAN KECELAKAAN LALU LINTAS KEPADA PELAJAR DI WILAYAH HUKUM POLRES BANGLI
PELAKSANAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DALAM MENCEGAH PELANGGARAN KECELAKAAN LALU LINTAS KEPADA PELAJAR DI WILAYAH HUKUM POLRES BANGLI
Permasalahan mengenai pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar kerap menjadi problema serius di Indonesia karena kian tahun cenderung mengalami peningkat...
PERAN FKPM (FORUM KOMUNIKASI POLISI MASYARAKAT)KABUPATEN TRENGGALEK DALAMMENDUKUNG PENEGAKANHUKUM
PERAN FKPM (FORUM KOMUNIKASI POLISI MASYARAKAT)KABUPATEN TRENGGALEK DALAMMENDUKUNG PENEGAKANHUKUM
Perkembangan masyarakat saat ini yang telah masuk pada fase modern menyebabkan berkembangnya kejahatan atau tindak pidana yang mencakup jenis serta dimensi – dimensi yang sebelumny...
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PEMBANGUNAN GEDUNG PLN (PERSERO) TANAH WAHIDIN (Studi Kasus : Kantor PLN Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kel. Macannang, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone)
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PEMBANGUNAN GEDUNG PLN (PERSERO) TANAH WAHIDIN (Studi Kasus : Kantor PLN Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kel. Macannang, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone)
ABSTRAKPembangunan suatu kawasan dan/atau lokasi tertentu mempunyai pengaruh terhadap lalu lintas disekitarnya. Analisis dampak lalu lintas dipergunakan untuk memprediksi apakah in...
PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE SEBAGAI STRATEGI PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA MENGURANGI TINGKAT KECELAKAAN LALU LINTAS DAN MENINGKATKAN KETERTIBAN HUKUM MASYARAKAT
PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE SEBAGAI STRATEGI PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA MENGURANGI TINGKAT KECELAKAAN LALU LINTAS DAN MENINGKATKAN KETERTIBAN HUKUM MASYARAKAT
Data kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang dihimpun oleh Ditlantas Babinkum Polda Jateng memberikan gambaran bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas dan tingkat ketertiban masya...

