Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Analisis Maqashid Syari’ah terhadap Putusan Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.BDG tentang Gugatan Rekonvensi

View through CrossRef
Abstract. This study aims to analyze the application of the Maqashid Syariah principles in the Bandung Religious Court decision Number 4457/Pdt.G/2024/PA.Bdg. The problem raised is how the Maqashid Syariah principles, which focus on substantive justice, social welfare, and the protection of human rights, are applied in the context of positive law. This study uses a qualitative method with a document analysis approach, which includes a review of court decisions and interviews with judges. The results show that the Panel of Judges considers the principles of Maqashid Syariah in deciding cases, by assessing justice not only in terms of fulfilling demands but also based on existing evidence and facts. Three levels of Maqashid Syariah priorities daruriyyat, hajiyyat, and tahsiniyyat are used as a reference for assessing the judge's decision. The judge's decision to grant some of the plaintiff's demands and reject demands that are not supported by strong evidence reflects an effort to maintain a balance of rights and obligations in the household. This study concludes that the application of Maqashid Syariah in the decision not only fulfills the formal legal. Abstrak. Penelitian ini untuk menganalisis penerapan prinsip Maqashid Syariah dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.Bdg. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana prinsip Maqashid Syariah, yang berfokus pada keadilan substantif, kesejahteraan masyarakat, dan perlindungan hak-hak manusia, diterapkan dalam konteks hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen, yang mencakup kajian terhadap putusan pengadilan dan wawancara dengan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam memutuskan perkara, dengan menilai keadilan tidak hanya dari segi pemenuhan tuntutan, tetapi juga berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Tiga tingkatan prioritas Maqashid Syariah daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat digunakan sebagai acuan untuk menilai keputusan hakim. Keputusan hakim yang mengabulkan sebagian tuntutan penggugat dan menolak tuntutan yang tidak didukung bukti yang kuat mencerminkan upaya menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Maqashid Syariah dalam putusan tersebut tidak hanya memenuhi aspek yuridis formal
Title: Analisis Maqashid Syari’ah terhadap Putusan Nomor 4457/Pdt.G/2024/PA.BDG tentang Gugatan Rekonvensi
Description:
Abstract.
This study aims to analyze the application of the Maqashid Syariah principles in the Bandung Religious Court decision Number 4457/Pdt.
G/2024/PA.
Bdg.
The problem raised is how the Maqashid Syariah principles, which focus on substantive justice, social welfare, and the protection of human rights, are applied in the context of positive law.
This study uses a qualitative method with a document analysis approach, which includes a review of court decisions and interviews with judges.
The results show that the Panel of Judges considers the principles of Maqashid Syariah in deciding cases, by assessing justice not only in terms of fulfilling demands but also based on existing evidence and facts.
Three levels of Maqashid Syariah priorities daruriyyat, hajiyyat, and tahsiniyyat are used as a reference for assessing the judge's decision.
The judge's decision to grant some of the plaintiff's demands and reject demands that are not supported by strong evidence reflects an effort to maintain a balance of rights and obligations in the household.
This study concludes that the application of Maqashid Syariah in the decision not only fulfills the formal legal.
Abstrak.
Penelitian ini untuk menganalisis penerapan prinsip Maqashid Syariah dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4457/Pdt.
G/2024/PA.
Bdg.
Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana prinsip Maqashid Syariah, yang berfokus pada keadilan substantif, kesejahteraan masyarakat, dan perlindungan hak-hak manusia, diterapkan dalam konteks hukum positif.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen, yang mencakup kajian terhadap putusan pengadilan dan wawancara dengan hakim.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam memutuskan perkara, dengan menilai keadilan tidak hanya dari segi pemenuhan tuntutan, tetapi juga berdasarkan bukti dan fakta yang ada.
Tiga tingkatan prioritas Maqashid Syariah daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat digunakan sebagai acuan untuk menilai keputusan hakim.
Keputusan hakim yang mengabulkan sebagian tuntutan penggugat dan menolak tuntutan yang tidak didukung bukti yang kuat mencerminkan upaya menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Maqashid Syariah dalam putusan tersebut tidak hanya memenuhi aspek yuridis formal.

Related Results

Telaah Atas Konsep Khilafah Al-Mawardi (Studi Deskriptif Analisis)
Telaah Atas Konsep Khilafah Al-Mawardi (Studi Deskriptif Analisis)
<p><strong>Abstract</strong><strong></strong></p><p>Al-Mawardi was a Muslim scholar who was very well known for his Islamic political theo...
Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Transmigrasi (Studi Pada Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020)
Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Transmigrasi (Studi Pada Putusan MA Nomor 1293K/Pdt/2020)
Adanya putusan pengadilan dari tingkat Pertama (Nomor 159/Pdt.G/Pn.Smr), Banding (Nomor 169/PDT/2018/PT.SMR), dan Kasasi (Nomor 1293 K/Pdt/2020) hingga saat ini belum ada eksekusi ...
PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER JALAN NASIONAL
PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER JALAN NASIONAL
ABSTRAKKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Putusan Nomor 09/KPPU-L/2013 menyatakan bahwa terlapor I, terlapor II, terlapor III, terlapor IV, terlapor V, terlapor VI, terl...
Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian Ditinjau dari Perspektif Teori Keadilan
Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian Ditinjau dari Perspektif Teori Keadilan
This thesis examines the Division of Joint Property in Divorce from the Perspective of Justice Theory using 2 court decisions, namely the Banjarmasin Religious Court and the Banten...
Akibat Hukum Batalnya Akta Sewa Menyewa Menurut Gugatan Actio Pauliana dalam Kepailitan
Akibat Hukum Batalnya Akta Sewa Menyewa Menurut Gugatan Actio Pauliana dalam Kepailitan
Pentingnya peran kurator dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak lepas dari perbuatan hukum dilakukan oleh debitur pailit mengalihkan harta benda yang masuk ke da...
Penerapan Maqashid Asy-Syari‘Ah Pada Sistem Ekonomi Syariah
Penerapan Maqashid Asy-Syari‘Ah Pada Sistem Ekonomi Syariah
Maqāshid asy-syari‘ah merupakan merupakan faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk-produk ekonomi syari’ah yang dapat berperan ganda (alat sosial-kontrol dan rekayasa ...
AKIBAT HUKUM KETIDAK HADIRAN PRINSIPAL DALAM PROSES PERSIDANGAN GUGATAN SEDERHANA
AKIBAT HUKUM KETIDAK HADIRAN PRINSIPAL DALAM PROSES PERSIDANGAN GUGATAN SEDERHANA
Tujuan penelitian ini yang berjudul Akibat Hukum Ketidak Hadiran Prinsipal Dalam Proses Persidangan Gugatan Sederhana. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis pen...

Back to Top