Javascript must be enabled to continue!
Administrator Sebagai Representasi Deliberatif: Sebuah Bentuk Perbaikan Peran Pelayanan Publik
View through CrossRef
Direkomendasikan bahwa peran administrator publik sebagai wakil deliberatif. Tujuannya untuk menerapkan kembali konsep representasi dalam konteks administrasi publik berdasarkan kajian literatur pada konsep berikut: 1) demokrasi perwakilan, (2) birokrasi perwakilan, dan (3) demokrasi deliberatif. Ditemukan bahwa model dominan demokrasi perwakilan yang tidak cocok untuk menjamin kepentingan warga dan masyarakat dan bahwa birokrasi representatif adalah tidak memuaskan untuk mengatasi kegagalan demokrasi perwakilan. Menemukan janji dalam model demokrasi deliberatif, mempertimbangkan bagaimana recon ceptualization perwakilan untuk peran administrasi membentuk kemajuan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas representasi. Secara khusus, konstruksi keempat didefinisikan untuk menambah daftar tiga atas: representasi deliberatif.
Title: Administrator Sebagai Representasi Deliberatif: Sebuah Bentuk Perbaikan Peran Pelayanan Publik
Description:
Direkomendasikan bahwa peran administrator publik sebagai wakil deliberatif.
Tujuannya untuk menerapkan kembali konsep representasi dalam konteks administrasi publik berdasarkan kajian literatur pada konsep berikut: 1) demokrasi perwakilan, (2) birokrasi perwakilan, dan (3) demokrasi deliberatif.
Ditemukan bahwa model dominan demokrasi perwakilan yang tidak cocok untuk menjamin kepentingan warga dan masyarakat dan bahwa birokrasi representatif adalah tidak memuaskan untuk mengatasi kegagalan demokrasi perwakilan.
Menemukan janji dalam model demokrasi deliberatif, mempertimbangkan bagaimana recon ceptualization perwakilan untuk peran administrasi membentuk kemajuan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas representasi.
Secara khusus, konstruksi keempat didefinisikan untuk menambah daftar tiga atas: representasi deliberatif.
Related Results
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK DI DESA LISE
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK DI DESA LISE
pendahuluan Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling menemuka dalam pengelolaan administrasi publik saat ini. Prasetyantoko (2008) mengatakan bahwa untu...
Public Value Management: Model Tata Kelola Pelayanan Publik
Public Value Management: Model Tata Kelola Pelayanan Publik
Buku ini menghadirkan gagasan baru tentang bagaimana cara mengelola pelayanan publik. Berbeda dengan gagasan sebelumnya yaitu manajemen publik tradisional yang didominasi oleh pera...
MODEL PELAYANAN PUBLIK di DINAS PENANAMAN MODAL di PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PRO.RIAU
MODEL PELAYANAN PUBLIK di DINAS PENANAMAN MODAL di PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PRO.RIAU
Preeprint: ABSTRAKPelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan be...
Deliberasi sebagai Konsep dan Praksis
Deliberasi sebagai Konsep dan Praksis
Demokrasi deliberatif telah menjadi perhatian beberapa peneliti dan akademisi meskipun dapat dikatakan masih dalam jumlah yang terbatas. Oleh karena itu, pembahasan berbagai kasus ...
PELAYANAN PUBLIK E-KTP DI DESA TIRONGKOTUA KECAMATAN KABAENA KABUPATEN BOMBANA
PELAYANAN PUBLIK E-KTP DI DESA TIRONGKOTUA KECAMATAN KABAENA KABUPATEN BOMBANA
Abstrak: Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik, (2) Untuk mengetahui hambatan pemerin...
SISTEM RUJUKAN DALAM SISTEM PELAYANAN KESEHATAN MATERNAL PERINATAL DI INDONESIA
SISTEM RUJUKAN DALAM SISTEM PELAYANAN KESEHATAN MATERNAL PERINATAL DI INDONESIA
ABSTRAK
Kasus keterlambatan rujukan merupakan salah satu permasalahan utama terjadinya kematian ibu dan bayi di Indonesia. Kematian ibu dan bayi dapat diakibatkan pelayanan d...
PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI
PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI
Keterbukaan informasi ini harus dikawal secara serentak oleh publik dan badan publik, keterbukaan informasi mampu mensejahterakan masyarakat, menjadi alat menuju pada percepatan pe...
Demokrasi Deliberatif dalam Konsep Amandemen Konstitusi Indonesia
Demokrasi Deliberatif dalam Konsep Amandemen Konstitusi Indonesia
Amendemen konstitusi merupakan suatu keniscayaan untuk dilaksanakan. Wacana amendemen kelima menjadi suatu perhatian khusus untuk dicermati dengan baik. Beragam isu penting menjadi...

