Javascript must be enabled to continue!
Peran Elit dalam Dominasi Partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar Sejak Era Reformasi
View through CrossRef
Berakhirnya rezim Orde Baru membuat berubahnya peta persaingan politik secara Nasional, Golkar yang sebelumnya merupakan partai dominan tidak lagi mampu berkuasa seperti sebelumnya, hal ini seiring dengan munculnya Partai—partai politik baru, dan banyaknya elit Partai Golkar yang berpindah. Hal yang berbeda terjadi di Kabupaten Tanah Datar, Golkar tetap menjadi Partai yang mendominasi, baik itu di pemilu legislatif yang maupun pemilihan kepala daerah, sejak era reformasi, elit golkar adalah penguasa di pemerintahan dan DPRD. Elit Formal dan elit informal adalah orang-orang yang mempunyai peran dalam dominasi Partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar ini, indikasi awal yang menunjukkan adanya peran elit ini adalah banyaknya elit (walinagari, KAN) yang dekat dengan Partai Golikar. Hal inilah yang dikaji melalui penelitian yang telah dilakukan untuk mencari bagaimana peran elit baik itu elit formal maupun elit informal dalam dominasi Partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Elit, peran Elit dan Teori Partai Dominan. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukan elit baik itu elit formal maupun elit informal memiliki peran tersendiri dalam pemilihan umum legislatif maupun pilkada, elit-elit ini melakukan mobilisasi, mempengaruhi massa, mempengaruhi elit lainnya, dan membentuk hubungan patronase dengan masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan Partai Golkar di kabupaten Tanah Datar terus bertahan sebagai partai dominan disaat secara nasional maupun di daerah lain partai golkar mengalami kemerosotan hegemoninya Kata Kunci : Elit, Partai Golkar, Dominasi
Universitas Muhamamadiyah Tapanuli Selatan
Title: Peran Elit dalam Dominasi Partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar Sejak Era Reformasi
Description:
Berakhirnya rezim Orde Baru membuat berubahnya peta persaingan politik secara Nasional, Golkar yang sebelumnya merupakan partai dominan tidak lagi mampu berkuasa seperti sebelumnya, hal ini seiring dengan munculnya Partai—partai politik baru, dan banyaknya elit Partai Golkar yang berpindah.
Hal yang berbeda terjadi di Kabupaten Tanah Datar, Golkar tetap menjadi Partai yang mendominasi, baik itu di pemilu legislatif yang maupun pemilihan kepala daerah, sejak era reformasi, elit golkar adalah penguasa di pemerintahan dan DPRD.
Elit Formal dan elit informal adalah orang-orang yang mempunyai peran dalam dominasi Partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar ini, indikasi awal yang menunjukkan adanya peran elit ini adalah banyaknya elit (walinagari, KAN) yang dekat dengan Partai Golikar.
Hal inilah yang dikaji melalui penelitian yang telah dilakukan untuk mencari bagaimana peran elit baik itu elit formal maupun elit informal dalam dominasi Partai Golkar di Kabupaten Tanah Datar.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Elit, peran Elit dan Teori Partai Dominan.
penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dan triangulasi data.
Hasil penelitian menunjukan elit baik itu elit formal maupun elit informal memiliki peran tersendiri dalam pemilihan umum legislatif maupun pilkada, elit-elit ini melakukan mobilisasi, mempengaruhi massa, mempengaruhi elit lainnya, dan membentuk hubungan patronase dengan masyarakat.
Hal inilah yang menyebabkan Partai Golkar di kabupaten Tanah Datar terus bertahan sebagai partai dominan disaat secara nasional maupun di daerah lain partai golkar mengalami kemerosotan hegemoninya Kata Kunci : Elit, Partai Golkar, Dominasi.
Related Results
resume hukum tatanegara
resume hukum tatanegara
PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU)1. Partai PolitikA. Sejarah Partai Politik di Indonesia.Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Pada mulanya perke...
Analisis Konflik pada Munas Golkar 2014
Analisis Konflik pada Munas Golkar 2014
Tulisan ini mengkaji tentang konflik internal yang terjadi pada Partai Golkar tahun 2014. Konflik ini bermula karena kekuasaan Pemerintah bersama Golkarnya yang mengarah pada total...
JARINGAN POLITIK DPD II PARTAI GOLONGAN KARYA NGADA PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2024 DI KABUPATEN NGADA
JARINGAN POLITIK DPD II PARTAI GOLONGAN KARYA NGADA PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2024 DI KABUPATEN NGADA
Penelitian ini berjudul Jaringan Politik DPD II Partai Golongan Karya Ngada Pada Pemilihan Umum Legislatif 2024 Di Kabupaten Ngada. Rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini a...
NEGARA DAN GOLKAR (Studi tentang Konfigurasi Politik Indonesia 1971-2009)
NEGARA DAN GOLKAR (Studi tentang Konfigurasi Politik Indonesia 1971-2009)
The study aims to answer the question of how: (1) political configuration that putsIndonesia in 1971-1997 Golkar as a single force (2) political configuration in 1998 thatcaused th...
Strategi Pendistribusian Zakat Melalui Program Tanah Datar Sehat di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar
Strategi Pendistribusian Zakat Melalui Program Tanah Datar Sehat di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar
BAZNAS Tanah Datar District has five programs, one of the most important programs is Tanah Datar Sehat. There are several problems that trigger this research, namely the distributi...
Institusionalisasi Partai Golongan Karya Pasca Reformasi
Institusionalisasi Partai Golongan Karya Pasca Reformasi
Konsolidasi demokrasi di Indonesia termasuk di Daerah Nusa Tenggara Timur diindikasi oleh kinerja ekonomi dan politik dalam rezim demokrasi, hubungan sipil – militer dan pelembagaa...
PENGATURAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
PENGATURAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperj...
Partai Politik dan Penurunan Ambang Batas Pencalonan dalam Pilkada (Studi Perolehan Suara Parpol pada Pemilu 2024 Propinsi Lampung)
Partai Politik dan Penurunan Ambang Batas Pencalonan dalam Pilkada (Studi Perolehan Suara Parpol pada Pemilu 2024 Propinsi Lampung)
Dalam regulasi pilkada lalu kepala daerah wajib memiliki syarat pengusung 20 % suara partai, dan ini menjadikan partai politik menjadi kartel dalam mengusung calon. Hasil pemil...

